Dobo, Kepulauan Aru (DMS) – Kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru kepada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura (Unpatti) Dobo, dengan nilai mencapai Rp 82 miliar, kini terus bergulir dan telah memasuki tahap pemeriksaan saksi oleh penyidik Polres Kepulauan Aru.
Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Kepulauan Aru, Ipda Januardiaz Sipayung, mengungkapkan kepada wartawan di ruang kerjanya bahwa hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 100 orang saksi yang terdiri dari dosen dan pegawai di lingkungan PSDKU Unpatti Dobo.
“Proses penyelidikan masih berjalan. Sudah kurang lebih seratus orang saksi kami periksa, baik dari unsur dosen maupun pegawai di PSDKU. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dan memastikan penggunaan dana hibah tersebut sesuai peruntukannya,” jelas Sipayung.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa selain pemeriksaan saksi, pihaknya bersama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru juga telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap aset-aset kampus PSDKU Unpatti yang berada di Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Pemeriksaan tersebut mencakup verifikasi pembangunan infrastruktur, peralatan, serta sarana pendukung yang diduga dibiayai dari dana hibah tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun DMS Media Group, dana hibah senilai Rp 82 miliar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan kampus PSDKU Unpatti Dobo, semula dimaksudkan untuk memperkuat akses pendidikan tinggi di wilayah kepulauan. Namun, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut, sehingga memicu perhatian aparat penegak hukum.
Januardiaz Sipayung menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan. “Kami bekerja sesuai prosedur dan akan terus mengembangkan penyelidikan hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.
Kasus dana hibah PSDKU Unpatti Dobo ini menjadi salah satu sorotan utama masyarakat di Kepulauan Aru, mengingat besarnya nilai anggaran yang dialokasikan dan pentingnya peran pendidikan tinggi bagi pembangunan daerah. Warga pun berharap agar penyelidikan dapat dilakukan secara tuntas sehingga ke depan, pengelolaan keuangan daerah dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.DMS
