Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan harapannya terhadap industri PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang diharapkan dapat menjadi penopang produktivitas pangan nasional.
Menurut Presiden, pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri memiliki signifikansi penting mengingat Indonesia masih mengandalkan impor sebesar 21 persen untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk.
“Dengan selesainya pabrik ini, kita berharap dapat meningkatkan pasokan bahan baku untuk produksi pupuk di Tanah Air, terutama pupuk NPK,” ujar Presiden Jokowi saat meresmikan pabrik Kaltim Amonium Nitrat di Bontang pada hari Kamis.
Dengan operasional pabrik tersebut, Presiden menyatakan bahwa Indonesia dapat mengurangi impor amonium nitrat hingga 8 persen.
Lebih lanjut, Kepala Negara berharap bahwa industri amonium nitrat dengan nilai investasi mencapai Rp1,2 triliun tersebut juga akan turut serta dalam mendukung kemandirian pangan nasional.
Presiden Jokowi juga memberikan instruksi kepada Kementerian BUMN untuk terus memperluas bisnis guna memungkinkan Indonesia untuk terus melakukan substitusi barang-barang impor.
“Ini tidak hanya tentang amonium nitrat, tetapi juga produk-produk lain yang masih kita impor. Semuanya harus bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki potensi untuk melakukannya,” katanya.
Presiden juga menyoroti krisis pangan global yang mengakibatkan banyak negara membatasi atau bahkan menghentikan ekspor komoditas pangan.
“Saat ini, banyak negara—22 negara di antaranya yang biasanya menjadi mitra dagang kita untuk beras—mengalami pembatasan bahkan larangan ekspor beras. Hal ini menunjukkan bahwa pangan akan menjadi sangat penting bagi semua negara di masa mendatang,” tambahnya.
Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. DMS/AC