Berita Nasional, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki komitmen besar dalam mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif selama pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Direktur Jenderal (Dirjen) dan Kesehatan keselamatan Kerja (KKK) Haiyani Rumondang mengatakan, iklim ketenagakerjaan yang kondusif tersebut adalah wujud perlindungan hak-hak pekerja dan kelangsungan usaha.
Haiyani menambahkan, demi mewujudkan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga meminta secara langsung kepada pengawas ketenagakerjaan untuk terus berkoordinasi dengan Satuan Petugas (Satgas) Penanganan COVID-19.
“Agar kondisi ketenagakerjaan tetap kondusif, pengawas ketenagakerjaan termasuk mediator hubungan industrial harus secara intens berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 yang ada di lapangan,” ujar Haiyani pada Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan secara virtual, Kamis (19/8/2021).
Haiyani juga mengapresiasi kinerja para kepala dinas dan pengawas ketenagakerjaan yang terus mengawasi pelaksanaan PPKM dalam memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja serta keberlangsungan usaha.
Demi menjaga kelangsungan usaha dan melindungi hak-hak pekerja, lanjut Haiyani, Kemenaker telah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi COVID-19.
Maka dari itu, ia meminta kepada seluruh Dinas Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ketenagakerjaan, dan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi dan mengawal pelaksanaan Kepmenaker tersebut.
“Kepmenaker ini adalah salah satu instrumen untuk menjaga kondisi ketenagakerjaan yang kondusif,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Hubungan Industrial (HI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker No 104 Tahun 2021 adalah bentuk respons pemerintah terhadap dinamika ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19, khususnya selama PPKM.
Implementasi Kepmenaker tersebut, kata Putri, membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak.
“Pada prinsipnya, spirit Kepmenaker adalah melindungi semua pihak, mulai dari hak pekerja dan buruh hingga kelangsungan usaha,” kata Putri.
Putri menambahkan, Kepmenaker No 104 Tahun 2021 terdiri dari tiga pilar utama. Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan bekerja di tempat kerja atau work from office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Ketiga, pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jadi, yang harus kami dorong adalah dialog sosial antara pengusaha dan pekerja atau buruh dalam menyikapi persoalan yang timbul, baik akibat pandemi Covid-19 maupun kebijakan PPKM,” imbuhnya. DMS
