Masohi (DMS) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) melakukan observasi di Kabupaten Maluku Tengah untuk menjadi Pilot Project daerah anti korupsi di Provinsi Maluku. Selain Maluku Tengah Kabupaten Buru juga masuk radar observasi lembaga anti rasuah ini.
Observasi ini dilakukan KPK dipimpin Plh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, di Masohi, Jumat (6/9).
Andhika Widiarto mengatakan observasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Ada dua Kabupaten yang terpilih diantaranya, Maluku Tengah dan Kabupaten Buru yang akan dinilai apakah keduanya layak menjadi Kabupaten percontohan anti korupsi pada tahun 2025.
Dijelaskan ada enam komponen dan 19 indikator yang menjadi acuan bagi suatu Kabupaten dan Kota untuk dapat dinobatkan sebagai Kabupaten/Kota anti korupsi.
Enam komponen yang menjadi indicator observasi antarlain meliputi tatalaksana, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja anti korupsi, kearifan lokal dan lain lain.
KPK juga bekerja sama dengan berbagai Kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Ombudsman dan BPKP untuk menilai kelayakan pemenuhan komponen dan indikator tersebut.
Hasil observasi ini akan dipresentasikan kepada pimpinan KPK. Dan darii dua Kabupaten tersebut mana yang menjadi pilot project nantinya diputusakan pimpinan KPK.
Andhika menyebutkan,apabila KPK telah menetapkan salah satu dari kedua daerah ini sebagai daerah kategori percontohan maka akan mendapatkan predikat antikorupsi itu akan menjadi mercusuar bagi Kabupaten dan Kota lainnya anti korupsi.
Sementara itu, Pejabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa menilai kegiatan ini penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Menurutnya terpilihnya Maluku Tengah menjadi calon percontohan kabupaten antikorupsi di Provinsi Maluku dapat membawa perubahan yang positif bagi pemerintah dan masyarakat Bumi Pamahanunusa
Menurut Sahubawa perubahan persepsi harus dibuktikan dengan sikap anti dan benci terhadap praktek korupsi. Dengan adanya observasi ini memotivasi semua pihak untuk terus menggalakkan antikorupsi sehingga ke depan praktik korupsi ini tidak terjadi lagi di Maluku Tengah.
Untuk diketahui, kegiatan observasi calon percontohan kabupaten/kota antikorupsi yang dilakukan KPK dihadiri Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, Penjabat Sekda Jauhari Tuarita, Inspektorat Maluku, dan seluruh pimpinan OPD.DMS
