Berita Papua Barat, Manokwari – Lahan seluas 52 ribu hektar (ha) akan dikembalikan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi Papua Barat kepada pemerintah setempat.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Kadis TPHBun) Provinsi Papua Barat Yakob Fonataba, mengatakan pengembalian lahan tersebut merupakan inisiatif perusahaan terkait.
“Sekitar 52 ribu hektar lahan yang sebelumnya dikuasai perusahaan, dikembalikan ke pemerintah daerah dan nantinya diserahkan ke masyarakat adat,” kata Yakob Fonataba Kepada Tim DMS Media Group di Manokwari Senin.
Dia menuturkan, bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah memiliki model pemanfaatan lahan yang tak digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.
Ia menyebutkan, hasil pertemuan dengan Menteri Pertanian, lahan-lahan tersebut akan digunakan untuk program lumbung pangan, ditanam dengan komoditi lokal.
“Di lumbung ini kita sudah programkan, bagaimana untuk kembangkan tanaman lokal, baik tanaman pangan, hortikultura, termasuk sagu dan pengembangan perkebunan kakao,’’ ujarnya tanpa menyebut nama perusahaan.
Yakob Fonataba mengatakan, ada sekitar 383.431.05 hektar lahan bervegetasi belum ditanam, masih dalam kondisi hutan yang dapat diselamatkan.
Lahan tersebut berada di 8 kabupaten yaitu kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat dan Fakfak.
Ia mengatakan dari 24 perusahaan yang memiliki hak konsesi lahan, hanya 11 perusahaan yang mengantongi HGU. Dari total lahan 576.094,84 hektar, baru 71.422,54 hektar ditanam kelapa sawit.
“Jadi masih banyak kawasan konsesi yang belum ditanam kepala sawit dan berpotensi izinnya dicabut jika tidak ada inisiatif dikembalikan,” ujarnya. DMS
