Masohi, Maluku Tengah (DMS) – Sejumlah catatan penting dan kritis dari masing-masing fraksi mewarnai penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan agenda Penyampaian Kata Akhir Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (8/10/2025).
Dari total delapan fraksi yang ada di DPRD Maluku Tengah, salah satunya adalah Fraksi Gerindra yang menyampaikan sejumlah catatan tegas terhadap LPJ APBD 2024 Kabupaten Maluku Tengah.
Melalui juru bicaranya, Frans Loupatty, Fraksi Gerindra menyoroti persoalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah Daerah perlu lebih serius menggali potensi ekonomi lokal, terutama di sektor pariwisata. Kegiatan seperti Banda Heritage Festival harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan PAD,” ujar Frans Loupatty dalam penyampaiannya di hadapan peserta rapat paripurna.
Ia juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah,” tambahnya.
Secara umum, berdasarkan pantauan tim DMS Media Group, delapan fraksi di DPRD Maluku Tengah menyatakan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024.
Persetujuan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku Tengah, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tengah Rakib Sahubawa, 26 anggota dewan, para pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah.DMS
