Jakarta (DMS) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2).
Dalam surat itu, Megawati meminta semua kepala daerah PDIP yang tengah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan perjalanan dan kembali ke daerah masing-masing.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik nasional terkini, terutama pasca-penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat tersebut menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, Ketua Umum memiliki wewenang penuh dalam mengambil kebijakan partai, termasuk memberikan instruksi kepada para kadernya.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda perjalanan menuju Magelang. Jika sudah dalam perjalanan, segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.
Selain itu, Megawati juga menginstruksikan para kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP guna memantau perkembangan politik nasional yang tengah berlangsung.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by untuk arahan selanjutnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret di Akmil, Magelang, sebagai bagian dari program pembekalan kepemimpinan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman kepala daerah mengenai tugas pokok dan fungsi mereka.
Retret ini mencakup tiga materi utama, yaitu pemahaman tugas kepala daerah, arahan strategis dari para menteri terkait Astacita, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Menteri Keuangan juga dijadwalkan memberikan materi khusus mengenai efisiensi anggaran bagi kepala daerah.DMS/AC
