Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Government Technology (GovTech) Indonesia, yang dikenal sebagai INA Digital, memiliki potensi besar untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan pendapatan negara.
“Korupsi akan berkurang, itu pasti. OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan berkurang,” ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram-nya, @luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta pada Senin.
Luhut menjelaskan bahwa penurunan tingkat korupsi ini dimungkinkan karena GovTech membuat pemerintahan lebih efisien dan transparan, sehingga sulit bagi siapa pun untuk melakukan korupsi.
“Saya berharap dengan GovTech RI, jumlah korupsi akan sangat berkurang, dan ini akan membuat Indonesia lebih baik,” katanya.
Luhut juga mengungkapkan rasa malunya terhadap sejumlah kementerian yang terlibat dalam kasus korupsi dan sedang diadili. Beberapa kasus yang disebutkan termasuk korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate.
“Beberapa kementerian terlibat korupsi hingga ke pengadilan. Ini sangat memalukan,” kata Luhut.
Selain mengurangi korupsi, Luhut juga menyoroti potensi peningkatan pendapatan negara melalui aplikasi GovTech. Peningkatan ini disebabkan oleh kemudahan berusaha dan efektivitas dalam proses perizinan yang ditawarkan oleh GovTech.
“Misalnya untuk izin hiburan, tidak perlu lagi menjajakan dari satu pos ke pos lain, cukup melalui GovTech. Ini akan membuat proses lebih efisien,” kata Luhut.
Kemudahan ini diyakini akan menarik industri hiburan untuk mengadakan acara di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara.
“Saya yakin ini akan membawa penerimaan negara yang bertambah,” tambah Luhut.
Saat ini, sektor swasta belum terintegrasi dengan GovTech, karena pemerintah masih melakukan konsolidasi aplikasi untuk sektor publik. Setelah konsolidasi yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun, sektor swasta akan dimasukkan secara bertahap, mirip dengan yang dilakukan di Singapura.
“Singapura butuh bertahun-tahun untuk memasukkan sektor swasta setelah konsolidasi. Indonesia yang jauh lebih besar akan menghadapi tantangan yang lebih sulit,” kata Luhut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin. Peluncuran ini merupakan langkah penting dalam menyediakan solusi terpadu untuk berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan infrastruktur terkait, guna meningkatkan daya saing global Indonesia. DMS/AC
