Berita Ambon – Upaya untuk mengahiri pertikaian negeri bertetangga Wakal dan Hitu Kecamatan Leihitu, terus dilakukan Pemda Malteng bersama TNI/Polri.
Untuk menciptakan perdamaian secara Paripurna antara warga negeri Wakal-Hitu, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, melakukan pertemuan bersama Kapolresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Dandim 1502/Masohi, serta pada, Jumat (10/03) kemarin.
Pertemuan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda negeri (desa) Wakal, Hitu Lama dan Hitu Mesing,serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Maluku Tengah, dipimpin Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy.
Dari hasil pertemuan diputuskan beberapa kebijakan diantaranya, penetapan status tanggap darurat konflik sosial. Disamping itu ada beberapa tuntutan kaitanya dengan proses hukum dilakukan agar secepatnya persoalan dapat diselesaikan.
Marasabessy menyatakan, penanganan masalah ini secepatnya dilakukan dan diharapkan sebelum lebaran, kedua negeri di Kecamatan Leihitu ini telah berdamai dan tidak ada lagi ada bentrok susulan.
Sementara itu, Kapolresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Kombes (Pol) Raja Arthur Lumongga Simamora mengaku untuk penanggulangan konflik sosial antar dua negeri bertetangga, pihaknya telah melakukan langkah preemtif, preventif dan represif.
langkah preemtif yang dilakukan dengan menggelar pertemuan sekaligusupaya untuk mediasi penyelesaian konflik kedua negeri.
Sementara untuk preventif Polda Maluku menyiapkan personil sebanyak 2 Satuan Setingkat Peleton (SST), disamping itu bersinergi dengan TNI melakukan patroili terpadu guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga pasca bertikai.
Kapolresta memastikan semua kasus yang terjadi di Negeri Hitu dan Wakal akan diproses hukum dan menghentikan konflik sosial antara kedua kelompok masyarakat, dan berujung pada terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.
Polisi juga telah menetapkan tiga tersangka sebagai DPO dan saat ini sedang dilakukan pengejaran.
Kaporesta Pulau berharap, bentrok antar warga disudahi dengan pendekatan agama agar tidak lagi menjadi komuditas politik. Apalagi, ingat dia, saat ini memasuki bulan suci Ramadhan.
Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Carl.Haurissa, memberi apresiasi upaya rekonsiliasi yang di lakukan Pemda Maluku Tengah, sekaligus berharap sebelum memasuki bulan suci Ramadhan warga kedua bertetangga itu sudah berdamai.
Haurissa juga menghimbau, warga negeri bertetangga itu menyudahi pertikaian dan tidak lagi terpancing atau percaya dengan hasutan pihak manapun yang ingin daerah itu terus berkonflik.
Politisi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Maluku Tengah ini berharap, kedepan tidak terulang lagi konflik yang sama. Dikaui jika warga setempat terus bertikai sangat menganggu program pembangunan yang sementara digalakan oleh pemerintah.DMSHitu
