Berita Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan siap memfasilitasi distribusi cabai dari Surabaya ke Ambon dalam rangka pengendalian inflasi di provinsi itu.
“Komoditas cabai perlu didatangkan untuk memenuhi permintaan pasar tradisional, seperti pasar Mardika dan pasar Batu Merah di Kota Ambon agar harganya stabil dan stok mencukupi,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Achmad Jais di Ambon, Rabu.
Ia menjelaskan fasilitasi distribusi yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan para distributor.
“Mekanismenya Dinas Ketahanan Pangan menerbitkan surat agar dilakukan fasilitasi distribusi kemudian Badan Pangan Nasional akan menanggung biaya pengangkutan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti distributor yang hendak membeli cabai satu kontainer untuk dipasok ke Ambon lalu pengangkutan difasilitasi berdasarkan surat dari Dinas Ketahanan Pangan.
Ia menyampaikan sebelumnya mekanisme fasilitasi distribusi ini sudah dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga dengan mengirim bawang merah maupun bawang putih yang didatangkan dari Makasar dengan biaya transportasi ditanggung Badan Pangan Nasional.
Menurutnya, stok pangan di Maluku menghadapi musim penghujan sekarang ini pada umumnya masih terbilang namun untuk cabai keriting dan cabai rawit, dan bawang didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Oleh sebab itu pihaknya siap memfasilitasi Kekurangan kedua komoditas ini juga sudah saya sampaikan dalam pertemuan bersama Tim pemantau Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, agar agar mendapat perhatian yang serius, dan akan diupayakan dipasok dari Surabaya.
Sejalan dengan itu Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku mengemukakan pentingnya neraca produksi dan neraca pangan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku untuk mengendalikan inflasi di provinsi itu.
“Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memiliki neraca produksi yang komprehensif, di dalamnya berisikan faktor-faktor musim, baik di tingkat onfarm yang berbasis pertanian, maupun perikanan dan OPD lain yang berbasis sektoral, hal ini diperlukan dalam rangka sistem peringatan dini,” ujar Ketua TGPP Maluku Hadi Basalamah.
Selain itu, Basalamah juga mengatakan, bahwa TPID juga wajib memiliki neraca pangan yang terbaru berdasarkan stok yang dimiliki per hari, mengingat setiap minggu akan dilakukan rapat pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri.(Antara-DMS)
