Jakarta – Insan Praditya Anugrah, seorang pengamat politik dari Universitas Terbuka, meyakini bahwa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto akan berjalan dengan lancar.
“Dalam pandangan saya, hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo akan memastikan kelancaran masa transisi pemerintahan ke depan,” ujarnya dalam sebuah wawancara di Jakarta pada hari Selasa.
Menurutnya, Jokowi akan memberikan ruang yang cukup bagi Prabowo Subianto untuk memimpin tim transisi pemerintahan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024.
Praditya menekankan bahwa pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, telah dengan jelas mengusung narasi keberlanjutan secara politis, yang akan mempermudah proses transisi pemerintahan.
Berdasarkan data rekapitulasi nasional KPU yang dirilis pada Selasa (19/3), Prabowo-Gibran unggul di 34 dari 36 provinsi dalam rekapitulasi manual suara. Selain itu, mereka juga memimpin dalam rekapitulasi suara dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Praditya menyatakan keyakinannya bahwa hasil rekapitulasi nasional KPU tidak akan berubah hingga pengumuman resmi hasil pilpres oleh KPU pada 20 Maret 2024, hal ini sejalan dengan hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei.
“Hasil quick count tidak jauh berbeda dengan hasil hitung manual KPU yang menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang dengan perolehan suara yang signifikan atas kedua pasangan calon lainnya,” katanya.
Menurut Praditya, setelah penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, sudah seharusnya dibentuk tim transisi pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Prabowo.
Dia menekankan bahwa tim transisi ini tidak hanya akan fokus pada sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah ke depan, tetapi juga akan membahas visi dari presiden terpilih untuk periode selanjutnya.
“Pembentukan tim transisi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo sangat penting. Saya melihat bahwa tidak ada masalah antara Jokowi dan Prabowo, keduanya telah bersatu dalam misi untuk mewujudkan keberlanjutan bagi kemajuan Indonesia,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa fungsi strategis dari tim transisi pemerintahan terutama terletak pada sinkronisasi arah kebijakan antara pemerintahan Jokowi dan presiden terpilih untuk masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah saat ini untuk mengakomodasi program unggulan Prabowo dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Ini bukan hanya tentang formalitas semata, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan dan dukungan penuh bagi presiden mendatang dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” tegasnya. DMS/AC
