Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia telah berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.
“BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program bantuan pangan ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin dibandingkan September 2022,” ujar Arief di Jakarta, Selasa.
Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan beras merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan tidak dapat ditunda atau digantikan dengan barang lain, menjadikannya kebutuhan yang sangat krusial.
“Pangan adalah kebutuhan dasar bagi setiap individu, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sering mengalami kesulitan akses terhadap pangan,” kata Arief.
Arief menekankan bahwa bantuan pangan beras merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan membantu mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks. Data BPS menunjukkan bahwa beras memiliki kontribusi besar terhadap garis kemiskinan, mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan dan 25,93 persen di wilayah perdesaan.
Arief berharap bantuan pangan beras dapat terus menurunkan angka kemiskinan dan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan baik. Untuk itu, sebagian stok beras pemerintah yang ada di Bulog dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM di seluruh provinsi.
“Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bantuan pangan beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN,” jelasnya.
Selain penyaluran bantuan pangan, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat umum. Operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) terus digencarkan di seluruh pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan yang terjangkau.
“Bersama seluruh pemangku kepentingan terkait, ini adalah upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, khususnya beras,” tambah Arief. DMS/AC
