Jakarta (DMS) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa arah investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) harus berpijak pada kepentingan publik.
“Investasi Danantara harus tetap berakar pada kepentingan publik,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram resminya, @smindrawati, yang diakses dari Jakarta, Kamis (10/7).
Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir. Keduanya membahas strategi investasi jangka panjang Danantara, termasuk visi menciptakan lapangan kerja melalui penguatan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Diskusi juga mencakup isu strategis, terutama di sektor energi dan mineral, serta pentingnya reinvestasi di komoditas unggulan sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang.
“Dengan komitmen dan tata kelola yang baik, pertemuan ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan pro-investasi,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Pandu Sjahrir mengungkapkan rencana besar Danantara untuk menyederhanakan struktur BUMN. Dari total 889 perusahaan BUMN yang ada, ditargetkan hanya sekitar 200 perusahaan yang akan dikonsolidasikan dan dikelola langsung oleh Danantara.
Langkah ini ditujukan untuk mempermudah koordinasi serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen (year-on-year), sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sejak didirikan, Danantara telah menggandeng sejumlah investor asing, termasuk menjalin kerja sama dengan Qatar Investment Authority (QIA) dalam pengelolaan dana investasi senilai 4 miliar dolar AS untuk pembangunan di Indonesia.
Di sisi lain, Danantara juga telah menyalurkan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) sebesar Rp6,65 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai bagian dari langkah penguatan permodalan di sektor BUMN.DMS/AC
