Berita Maluku, Ambon – Elemen pemuda asal Maluku Tenggara, yang tergabung dalam Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku (FPLRM), untuk ke 21 kalinya menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis (12/08)
Dalam aksi yang dipimpin Roni Somar dan Jumri Rahantoknam, massa pendemo mendesak Kejati Maluku Undang Mugapol dan jajaranya segera mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan dana Covid 19 sebesar Rp59 miliar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Pendemo membeberkan dugaan korupsi penyalahgunaan dana sebesar Rp59 miliar diduga ada keterlibatan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Taher Hanubun.
Roni Somar dalam orasinya menyatakan agar kasus ini segera diusut Kejati Maluku. Bahkan Istri Bupati Malra, Eva Elia, ikut disebut berada dalam lingkaran korupsi ini.
“Kebanyakan dana Covid-19 diperuntukan untuk pembangunan fisik yang tidak jelas antara lain untuk jembatan dan lainnya, ini demo kami yang ke 21 tetapi belum juga ada kejelasan kasusnya oleh pihak kejati. Kami minta kejaksaan segera memeriksa pihak yang terlibat, karena sebelumnya persoalan ini sudah kami laporkan ,”sebut Roni
umri Rahantoknam, juga menyampaiakan dugaan mark up pengunaan dana Covid-19 untuk pembelian ratusan masker untuk masyarakat yang mendiami 11 kecamatan di Kabupaten Malra, yang menelan anggaran Rp5.2 miliar.
Mewakili Kajati Undang Mugapol, Koordinator Bidang Intelijen Pihilipus Siahaan bertemu dan melakukan dialog langsung dengan pendemo, dikatakan proses mengungkap kasus korupsi butuh waktu sehingga pendemo diminta bersabar.
“Saya tidak bisa menjawab permintaan saudara-saudara terkait dengan proses kasus tersebut. Saya akan menyampaikanya kepada Bapak Kejati maupun pimpinan yang berwenang menangani perkara itu”Kata Siahaan.
Dikatehui sebelumnya dalam kasus ini, penyidik Kejati Maluku telah melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak.
Kasus ini dilaporkan komunitas gerakan Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku pada 11 Februari 2021 lalu
Meraka menolak dengan tegas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan Covid 19.DMS
