Berita Maluku Tengah, Masohi – Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy, mengakui bahwa kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu daerah di provinsi Maluku yang masih kekurangan Tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat ekonominya masih rendah serta masuk dalam daerah yang rawan konflik. Pemda Maluku Tengah Buat sejumlah program kerja terpadu.
Usai mengikuti kegiatan penandatanganan MoU dengan Ombudsman RI, kepada sejumlah wartawan di balai pertemuan Ir. Soekarno kota Masohi, penjabat bupati menjelaskan terdapat dua persoalan penting yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten Maluku Tengah, yaitu kemiskinan dan SDM yang sering menjadi pemicu munculnya konflik.
Untuk itu, selaku penjabat bupati, dirinya telah membentuk satu program yang diberi nama OPEN, yakni OPD Pendamping Desa, dan akan dijalankan pada 190 desa, di mana pada setiap desa akan diberikan pembimbingan oleh masing-masing OPD yang dibantu juga oleh camat setempat dan aparat TNI-POLRI.
Dari data yang ada, kata Marasabessy, banyak warga memiliki lahan, namun karena tidak memiliki modal untuk membeli bibit atau peralatan pertanian, sehingga lahan tersebut tidak dapat digarap dengan baik. Untuk pemerintah daerah, akan mencoba mencari solusi sehingga lahan-lahan yang ada bisa difungsikan untuk pertanian.
Diharapkan program ini akan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk juga memastikan terjaganya kondisi keamanan yang kondusif di seluruh wilayah, mulai dari tingkat dusun, desa, negeri, hingga kecamatan, dan kabupaten yang aman terkendali.
Untuk menunjang program tersebut, pihaknya juga melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian yang ada, guna dapat membantu pemerintah kabupaten Maluku Tengah. Salah satu langkahnya adalah meminta kementerian pertanian untuk dapat memberikan bibit tanaman kepada para pemilik lahan.
Selain program di atas, berbagai program lain juga telah dijalankan sejak awal dirinya dilantik sebagai penjabat bupati Maluku Tengah. Beberapa persoalan krusial, seperti penyelesaian konflik, pemulangan warga ke tempat mereka, telah dapat diselesaikan. Selain itu, persoalan pemilihan kepala desa juga telah diselesaikan dengan baik hingga penetapan dan pelantikan, termasuk penanganan persoalan stunting di Maluku Tengah yang angkanya berhasil ditekan.DMS
