Jakarta (DMS) – Pemerintah China menyaksikan sendiri perang harga yang terjadi antar-pabrikan mobil. Terkait hal itu, pemerintah China memberi peringatan kepada para produsen otomotif.
China mendesak industri kendaraan listrik untuk berhenti melakukan pemangkasan harga sekaligus bisa mengendalikan produksi. Langkah itu dilakukan sebab muncul kekhawatiran deflasi berkepanjangan yang mengancam pertumbuhan ekonomi, demikian diberitakan The Guardian.
Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat China disebut berulang kali membahas perlunya memerangi ‘involution’ atau kalau di China berarti persaingan ketat di sektor-sektor yang mengalami kelebihan kapasitas. Salah satunya sektor kendaraan listrik, merujuk pada fenomena investasi jumbo namun uang yang didapat justru kecil.
Presiden China Xi Jinping juga telah membahas ini secara langsung. Xi dalam pidatonya baru-baru ini melontarkan kritik terhadap pemerintah di sejumlah provinsi yang berinvestasi besar-besaran dalam teknologi AI, komputasi, hingga kendaraan energi baru.
Xi juga menekankan pentingnya untuk memutus rantai persaingan ketat yang sudah melanda sebagian perekonomian China. Beberapa perusahaan otomotif China, termasuk BYD, juga ikut dalam pertemuan tersebut sekaligus mendapat peringatan tentang kelebihan kapasitas.
Di China, konsumen yang enggan mengeluarkan uang, justru terbiasa dengan harga yang sangat rendah. Hal itu yang memicu berbagai sektor di industri setempat ramai-ramai memangkas harga hingga mendekati biaya terendah supaya bisa mendominasi pasar.
Fenomena serupa juga terjadi di industri mobil listrik China. Banyak petinggi perusahaan mengeluhkan hal ini, namun juga terjerat di dalamnya. Sebagai contoh, BYD telah berulang kali memangkas harga mobil listrik termurahnya Seagull, bahkan 20 persen lebih murah dari harga resminya.
Great Wall Motors juga melakukan praktik serupa. Saat meluncurkan mobil terbarunya, harganya juga lebih murah 20 persen.
Bulan lalu, China mengumumkan draf revisi terbaru tentang penetapan harga. Draf tersebut secara khusus ditujukan untuk mengatasi perang harga. Revisi itu dipercaya akan memperkuat aturan terkait wewenang pemerintah dalam menetapkan batas harga, mengidentifikasi perilaku penetapan harga yang tidak adil, dan membatasi persaingan yang ketat, termasuk penggunaan dominasi pasar untuk mempengaruhi harga dan penjualan.DMS/DC
