Jakarta (DMS) – Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Dalam proses tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak layak dan tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) akan ditutup sebagai bagian dari upaya perbaikan program.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta tata kelola program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat.
Menurut Agustina, masa libur sekolah dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan penataan secara menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di berbagai daerah. Dengan penghentian sementara dan audit total, BGN berharap kondisi di lapangan menjadi lebih baik dan lebih tertata ketika kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
“Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan, sudah lebih rapi, terutama tadi masalah data,” kata Agustina di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan bahwa BGN saat ini juga memperkuat pengelolaan data penerima manfaat melalui koordinasi dengan berbagai pihak yang telah memiliki basis data terkait. Pembenahan data tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran program berjalan lebih tepat sasaran.
Setelah data penerima manfaat dinyatakan valid dan akurat, BGN akan melakukan penataan ulang skema insentif bagi SPPG. Besaran insentif nantinya tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani serta sejumlah indikator lainnya, termasuk kualitas makanan yang disajikan.
Agustina menjelaskan, selama ini terdapat kesamaan nilai insentif sebesar Rp6 juta bagi SPPG yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun yang hanya melayani sekitar 500 penerima manfaat. Kondisi tersebut dinilai perlu diperbaiki agar lebih mencerminkan beban kerja dan capaian masing-masing satuan layanan.
Selain itu, BGN juga membuka kemungkinan melakukan penggabungan sejumlah SPPG sebagai bagian dari proses penyesuaian atau refocusing program. Langkah tersebut sekaligus menjadi dasar dalam penetapan skema insentif yang lebih proporsional bagi setiap dapur MBG.
Lebih lanjut, Agustina menegaskan bahwa evaluasi insentif ke depan tidak hanya berorientasi pada jumlah produksi makanan atau output yang dihasilkan. Penilaian juga akan mempertimbangkan kualitas makanan, pemenuhan standar keamanan pangan, serta aspek layanan lainnya yang mendukung keberhasilan program MBG.
“Kita akan evaluasi bukan sekadar menghasilkan output berapa lalu diberikan, melainkan bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanan keamanan pangannya terpenuhi, jadi kita akan bikin beberapa komposisi untuk penilaian,” ujarnya.
DMS/AC
