Jakarta (DMS) – Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, menegaskan perlunya peningkatan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) migas bagi daerah penghasil demi mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
Menurut Alfons, penguatan DBH migas akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan belanja produktif, penguatan ekonomi lokal, hingga penciptaan lapangan kerja. Ia menilai langkah ini penting untuk menyiapkan daerah penghasil migas menghadapi transisi energi dan diversifikasi ekonomi di masa mendatang.
“Jika ingin transisi energi yang adil dan pembangunan inklusif, daerah penghasil tidak boleh ditinggalkan. DBH migas harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan, bukan dikurangi,” ujarnya di Jakarta, Rabu.
Alfons meminta pemerintah tidak memotong porsi DBH migas, mengingat mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem desentralisasi fiskal yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan.
Ia menyoroti kontribusi besar daerah penghasil migas terhadap ketahanan energi dan penerimaan negara, namun banyak wilayah itu justru masih tertinggal dalam pembangunan dasar seperti jalan, listrik, air bersih, serta layanan sosial. Sejumlah daerah seperti Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Riau masih memiliki kantong kemiskinan yang berdekatan dengan area operasi migas.
“Masih banyak jalan yang belum memadai, desa yang belum teraliri listrik secara andal, dan layanan dasar yang kurang, padahal aktivitas migas berlangsung di sana,” kata Alfons.
Ia menegaskan DBH migas sangat strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi. Pemotongan DBH, katanya, justru berpotensi memperlambat pembangunan.
Alfons menutup dengan dorongan agar porsi DBH migas tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal. Penguatan DBH diyakini akan memberi ruang fiskal lebih besar bagi daerah untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan lingkungan.
DMS/AC
