Jakarta (DMS) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari upaya efisiensi sekaligus pembentukan tata kelola baru dalam pemerintahan.
Menurut Bima, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar agar kita tidak bergantung pada pasokan BBM internasional, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja dan membentuk kultur kerja baru,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya meninjau langsung pelaksanaan WFH di Gedung Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (10/4). Dalam kunjungan tersebut, Bima mengapresiasi kesiapan sistem Pemerintah Kota Bekasi yang mencatat tingkat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera menghitung besaran efisiensi anggaran yang dihasilkan, terutama dari penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), air, dan listrik.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa langkah efisiensi ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Ia memastikan kondisi APBN serta ketersediaan BBM nasional tetap aman, dengan tingkat ketergantungan impor yang terdampak dinamika Selat Hormuz relatif rendah.
“Bagi Presiden dan pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah sangat penting untuk dijaga,” katanya.
Menanggapi kekhawatiran terkait potensi gangguan pelayanan publik, Bima memastikan layanan esensial tetap berjalan optimal. Sejumlah sektor vital seperti dinas lingkungan hidup, sumber daya air, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh.
Sementara itu, pelayanan di tingkat kecamatan, kelurahan, serta perizinan tetap berjalan dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai bekerja di kantor.
Untuk menjaga kedisiplinan ASN selama penerapan WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan ketat melalui pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi. Sanksi akan diberikan kepada ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan maupun pejabat yang lalai dalam pengawasan.
Selain itu, Bima juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ke depan, pemerintah diharapkan dapat memperluas pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik guna mendukung efisiensi energi nasional secara lebih signifikan.
“Jika skema kendaraan listrik difokuskan pada transportasi publik, dampaknya akan jauh lebih besar, dan itu yang sebelumnya mulai diinisiasi oleh Presiden,” ujarnya.
