Jakarta (DMS) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, untuk memprioritaskan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, perbaikan sistem pengelolaan program menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak.
Charles menyampaikan harapan tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026.
“Saya berharap Kepala BGN yang baru fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk,” kata Charles saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.
Menurut dia, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dinilai hanya dari besarnya anggaran yang telah diserap atau jumlah penerima manfaat yang tercatat. Yang lebih penting adalah kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Charles menegaskan bahwa kualitas gizi yang diterima anak-anak, mutu makanan yang disajikan, serta efektivitas sistem pengawasan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Yang lebih penting adalah kualitas gizi yang diterima anak-anak, kualitas makanan yang disajikan, dan efektivitas pengawasannya,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitatif berupa jumlah penerima manfaat. Menurutnya, tujuan utama Program MBG adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga kualitas pelaksanaan harus menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai yang dikejar hanya angka-angka, sementara kualitas programnya tertinggal,” kata Charles.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6), Presiden mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Presiden menegaskan bahwa program pemenuhan gizi masyarakat tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya oknum tertentu.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berkelakar meminta mitra SPPG yang melakukan pelanggaran agar kembali ke jalur yang benar dan mengakui kesalahan apabila memang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah, tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi,” kata Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Program tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mencegah kekurangan gizi dan menekan angka stunting di berbagai daerah.
Karena itu, tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, serta kualitas layanan yang optimal dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan tujuan Program MBG dapat tercapai secara maksimal.
DMS/AC
