Jakarta (DMS) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut baik rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan motor listrik kepada guru honorer. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban baru bagi para penerimanya.
Menurut Hadrian, hal terpenting yang perlu diperhatikan pemerintah adalah memastikan hibah tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak menambah persoalan bagi guru honorer yang menerimanya.
“Yang terpenting adalah jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan beban baru bagi guru-guru honorer kita. Itu saja,” kata Hadrian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia menilai sebelum program hibah direalisasikan, pemerintah perlu memastikan seluruh aspek administrasi dan legalitas aset telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, motor listrik yang akan dihibahkan juga harus dipastikan tidak terkait dengan persoalan hukum yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung.
“Pastikan terlebih dahulu hal ini tidak bermasalah, baik motornya kemudian setelah digunakan tadi, apakah memang betul motor tersebut seperti service center-nya ada dan sebagainya,” ujarnya.
Hadrian menyebut gagasan hibah motor listrik kepada guru honorer merupakan ide yang baik sebagai bentuk penghargaan kepada tenaga pendidik nonaparatur sipil negara yang selama ini berperan penting dalam dunia pendidikan.
Menurut dia, program tersebut dapat menjadi harapan bagi para guru honorer apabila dilaksanakan secara tepat dan sesuai aturan yang berlaku.
“Pastikan motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting, karena informasi yang beredar hari ini juga ada yang mengatakan motor itu dalam proses perakitan beberapanya, tetapi lagi-lagi kami ingatkan, silakan saja asal tidak melanggar aturan atau regulasi,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan dukungannya terhadap rencana BGN menghibahkan motor listrik yang semula dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer di berbagai daerah.
Menurut Yahya, langkah tersebut merupakan solusi yang tepat agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Meski mendukung rencana hibah, Yahya mengaku sejak awal tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG. Ia menilai kendaraan tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan para pengelola dapur program MBG.
Selain itu, ia mengungkapkan Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran BGN dinilai belum berjalan optimal.
Yahya juga menyoroti proses pengadaan kendaraan yang menurutnya kurang profesional. Ia menyebut perusahaan penyedia tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purnajual yang memadai.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan seluruh aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara harus dimanfaatkan secara maksimal, termasuk motor listrik yang menjadi sorotan tersebut.
“Poinnya sebenarnya begini, secara keseluruhan, ya, bukan cuma motor, semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” kata Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR.
Kendati demikian, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sebelum mengambil keputusan terkait pemanfaatan maupun penghibahan motor listrik tersebut guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DMS/AC
