Komisi VIII DPR Ingatkan Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027

Jakarta (DMS) – Komisi VIII DPR RI mengingatkan adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2027 seiring meningkatnya sejumlah komponen biaya di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari berbagai skema efisiensi agar beban biaya yang ditanggung jamaah tidak meningkat secara signifikan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 yang digelar Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu.

Menurut Marwan, perhitungan kebutuhan dalam penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan biaya pada musim haji mendatang jika tidak diimbangi langkah-langkah efisiensi yang tepat.

“Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik,” ujarnya.

Ia menegaskan Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah akan mengkaji berbagai alternatif kebijakan guna menekan potensi kenaikan biaya haji pada 2027.

Marwan menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap setiap komponen pembiayaan untuk mencari pos-pos yang masih memungkinkan dilakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah.

Menurut dia, biaya penerbangan menjadi salah satu komponen yang relatif sulit ditekan karena sangat bergantung pada kebijakan maskapai dan kondisi industri penerbangan. Sementara itu, sektor akomodasi masih perlu dievaluasi untuk memastikan pelayanan tetap optimal dengan biaya yang lebih efisien.

Selain persoalan biaya, Marwan juga menyoroti tantangan klasik dalam penyelenggaraan ibadah haji, yakni keterbatasan kapasitas kawasan Mina yang hingga kini belum mengalami perluasan meskipun jumlah jamaah terus meningkat.

“Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tapi area Mina tidak pernah bertambah,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu upaya yang selama ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan di Mina adalah penerapan skema Tanazul bagi sebagian jamaah. Melalui skema tersebut, sebagian jamaah tidak menginap penuh di Mina sehingga kepadatan dapat dikurangi.

Ke depan, menurut Marwan, pemerintah perlu merumuskan pengelolaan kapasitas Tanazul yang lebih terukur dan optimal agar persoalan kepadatan di Mina tidak terus menjadi masalah yang berulang setiap musim haji.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berharap Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 dapat menjadi forum evaluasi yang terbuka dan konstruktif untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Menurut Irfan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji pada tahun-tahun mendatang.

“Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini tentu menjadi peluang, kesempatan untuk kita bisa menemukan berbagai kekurangan-kekurangan yang telah dan sedang kita laksanakan untuk menjadi bagian perbaikan pelayanan haji ke depan,” kata Irfan.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat merumuskan solusi yang tepat untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus mengendalikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, sehingga pelaksanaan haji 2027 dapat berlangsung lebih baik dan tetap terjangkau bagi jamaah Indonesia.

DMS/AC