Jakarta (DMS) – Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi tantangan besar dalam mencapai target 30 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) guna menyediakan makan bergizi gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima tahun ini. Pasalnya, anggaran untuk penyediaan lahan SPPG mengalami pemangkasan signifikan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanfaatkan lahan instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah, guna menyiasati keterbatasan anggaran. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saat kunjungan ke kantor BGN, Pak Presiden menyarankan agar memanfaatkan lahan yang sudah ada, seperti milik TNI, Polri, Pemda, dan BUMN, daripada membeli lahan baru,” ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.
Dadan menjelaskan bahwa BGN membutuhkan 30 ribu SPPG untuk mengolah dan mendistribusikan menu makan bergizi gratis. Saat ini, baru tersedia 246 SPPG, dan jumlah tersebut akan ditingkatkan secara bertahap.
“Kita butuh 30 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima. Sekarang baru ada 246 unit, tapi ke depan akan bertambah hingga 700, lalu meningkat terus hingga mencapai target,” katanya.
Sebelumnya, anggaran BGN dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran Rp 71 triliun. Pemotongan ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada pengadaan lahan SPPG di berbagai daerah.
“Pemangkasan ini sekitar 0,2845% dari total anggaran, atau setara Rp 200,2 miliar. Meskipun ada tantangan, kami tetap berupaya mencapai target dengan cara yang lebih efisien,” tutup Dadan.DMS/DC
