Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengumumkan bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan akan mulai bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Oktober 2024.
Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, menjelaskan bahwa relokasi ASN ke IKN akan disesuaikan dengan jadwal pergantian pemerintahan dari yang lama ke yang baru.
“Dalam konteks ini, pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yang direncanakan pada Oktober, kami memperkirakan bahwa ASN akan sudah berada di sana. Jadi, bulan Oktober nanti, semestinya proses ini akan dimulai,” ujar Erwan.
Hingga saat ini, tambahnya, pemerintah masih sedang mempertimbangkan pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara.
“Kami akan segera mengumumkan mengenai tunjangan khusus bagi ASN yang menjadi bagian dari kelompok pertama yang akan pindah ke IKN,” tambahnya.
Erwan menegaskan bahwa rencana tersebut bersifat fleksibel untuk mengakomodasi perubahan kondisi di lapangan. Jika target waktu tidak tercapai, maka akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
“Perencanaan ini bersifat dinamis; kami memiliki target yang harus direalisasikan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa jumlah ASN dalam gelombang pertama yang akan dipindahkan ke IKN adalah sebanyak 6.000 orang, karena ketersediaan fasilitas yang masih terbatas.
Anas menjelaskan bahwa saat ini hanya ada 47 menara di IKN, di antaranya satu menara berisi 60 unit tempat tinggal untuk ASN, anggota TNI, anggota Polri, pejabat eselon I, dan lainnya.
“Jadi, totalnya, awalnya ada 11.916 orang yang akan dipindahkan, tetapi karena keterbatasan fasilitas, hanya 6.000 orang yang akan dipindahkan terlebih dahulu,” ujar Anas di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada hari Selasa (20/2). DMS/AC
