Berita Ambon – Menyikapi makin maraknya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), termasuk ODGJ, dalam kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon berencana akan segera membangun rumah singgah sebagai tempat penampungan.
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa dalam waktu dekat, dirinya telah memerintahkan dinas terkait untuk membangun rumah singgah yang akan dipergunakan untuk menampung gelandangan dan anak jalanan yang tidak memiliki keluarga saat terjaring dalam razia oleh petugas.
Sejauh ini, kata Bodewin, pemerintah kota Ambon lewat dinas Sosial dan Satpol PP rutin melakukan razia di sejumlah titik yang menjadi tempat berkumpulnya para gelandangan dan anak jalanan, di antaranya pada titik lampu merah serta mereka yang biasa mengamen di pusat keramaian.
Mereka yang terjaring razia, kata Bodewin, petugas langsung membawa kembali ke keluarga masing-masing untuk membuat pernyataan dengan orang tua atau keluarga mereka, namun hal itu terus berulang.
Kepada mereka yang ditampung di rumah singgah, akan mendapatkan pakaian, makanan, layanan kesehatan dasar, bimbingan mental spiritual, layanan administrasi kependudukan, dan upaya reunifikasi dengan keluarganya.
Bodewin berharap bahwa dengan adanya rumah singgah yang rencananya akan dibangun di desa Passo, bagi mereka yang tidak memiliki keluarga akan menjadi tanggung jawab pemerintah kota Ambon untuk menampung pada lokasi rumah singgah.
Disinggung soal ada juga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran dalam kota Ambon, Bodewin mengatakan pihaknya dalam beberapa kali razia yang dilakukan, mereka yang terjaring langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk mendapatkan pengobatan.
Seperti diketahui, kemunculan para Gepeng termasuk ODGJ di kota Ambon menjadi sorotan warga kota Ambon karena kehadiran mereka dirasa sangat mengganggu rutinitas warga kota Ambon, terutama mereka yang beroperasi di lokasi lampu merah.
Kehadirian para anak-anak Gepeng pada lokasi lampu merah dan beberapa lokasi keramaian lainnya dalam kota Ambon telah sering kali ditertibkan, namun hal itu terus berulang, sehingga diperlukan ketegasan dari pemerintah kota Ambon.DMS
