Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia, secara tegas menyatakan bahwa ide penundaan Pemilu 2024 muncul dari dirinya sendiri dan bukan dari orang lain.
“Saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah orang pertama yang mencetuskan isu penundaan pemilu. Ini sudah tercatat di semua media, dan saya tidak pernah menerima perintah dari siapa pun,” kata Bahlil saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, pada Sabtu.
Politisi dari Partai Golkar ini menjelaskan bahwa dia mengusulkan penundaan Pemilu 2024 sebagai tanggapan terhadap hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Dia menjelaskan bahwa saat itu, banyak pihak dari dunia usaha mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Namun, menurut Bahlil, ide tersebut hanya dapat diwujudkan jika sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Namun saya tegaskan bahwa hal ini harus mematuhi aturan yang berlaku. Isu ini dapat diajukan kepada parlemen, dan apakah hukum memungkinkan atau tidak, itu yang akan menentukan. Jika memungkinkan, silakan; jika tidak, maka tidak perlu,” ujarnya.
Bahlil juga mengaku tidak mengetahui alasan mengapa isu penundaan Pemilu kembali menjadi perbincangan hangat, terlepas dari kenyataan bahwa dirinya tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Tidak pernah, setahu saya tidak pernah ada permintaan untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan Maharani di Jakarta pada Rabu (25/10).
Menurut Puan, sesuai dengan konstitusi, seorang presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan yang sama. “Jika ada perpanjangan masa jabatan, dari mana mekanismenya? Bagaimana caranya?” ujarnya. DMS
