Mataram (DMS) – Libur Natal dan Tahun Baru selalu menghadirkan dua arus besar sekaligus: euforia masyarakat yang berwisata dan kesiapsiagaan aparat serta pemerintah daerah menghadapi potensi risiko. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), akhir tahun bukan hanya tentang pariwisata dan mobilitas, tetapi juga soal kehadiran negara saat alam menunjukkan sisi paling tak terduga.
Musim hujan 2025–2026 datang beriringan dengan puncak liburan. Curah hujan meningkat, angin menguat, gelombang meninggi, dan ancaman bencana hidrometeorologi membentang dari wilayah hulu hingga pesisir. Dalam kondisi ini, kesiapsiagaan tidak lagi sekadar slogan, melainkan kebutuhan nyata yang menyentuh keselamatan warga dan wisatawan.
Secara geografis, NTB tergolong rentan. Pegunungan, daerah aliran sungai, kawasan pesisir, hingga destinasi wisata padat pengunjung membuat risiko bencana semakin kompleks. Libur panjang memperberat tantangan karena lonjakan populasi dapat terjadi dalam waktu singkat di satu lokasi.
Cuaca Ekstrem Meningkat
Isu kebencanaan paling menonjol di NTB pada akhir tahun adalah meningkatnya risiko cuaca ekstrem dengan pola yang kian sulit diprediksi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat aktifnya fenomena atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, dan sirkulasi siklonik di selatan Indonesia yang memicu hujan lebat dan angin kencang.
Pola bencana pun bergeser. Longsor yang dulu identik dengan wilayah utara Lombok kini mulai muncul di bagian selatan akibat alih fungsi lahan. Banjir tak hanya terjadi di kawasan hulu, tetapi juga di wilayah hilir, termasuk Kota Mataram yang rawan limpasan sungai dan banjir rob.
Kondisi ini menandai pergeseran dari bencana alam murni ke bencana ekologis. Drainase tersumbat sampah, penebangan di kawasan rawan, serta pembangunan yang melampaui daya dukung lingkungan memperparah dampak cuaca ekstrem. Saat hujan deras, air kehilangan ruang resapan dan langsung mengalir ke permukiman.
Kesiapsiagaan Daerah
Menghadapi situasi tersebut, NTB memasuki akhir tahun dengan kesiapsiagaan yang relatif aktif. Sejumlah daerah menetapkan status siaga, menggelar apel kesiapsiagaan, serta menyiapkan posko 24 jam. Personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait disiagakan di berbagai titik rawan.
Namun, kesiapsiagaan modern tidak cukup berhenti pada pengerahan personel. Tantangan terbesar terletak pada koordinasi lintas wilayah dan sektor. Bencana tidak mengenal batas administrasi: hujan di hulu bisa memicu banjir di kota, sementara cuaca buruk di laut langsung berdampak pada keselamatan nelayan dan wisata bahari.
Destinasi wisata seperti Mandalika, Gili Tramena, serta kawasan pantai di Mataram dan Lombok Tengah menjadi titik krusial. Ketika ribuan orang berkumpul, skenario evakuasi, sistem peringatan dini, dan kesiapan infrastruktur darurat harus benar-benar matang. Rencana kontingensi dituntut hadir sebagai panduan operasional, bukan sekadar dokumen.
Peran Masyarakat
Dalam banyak peristiwa, masyarakat selalu menjadi pihak pertama yang merasakan dampak bencana. Karena itu, penguatan peran warga sebagai garda terdepan mitigasi menjadi kunci. Edukasi kebencanaan, pemahaman sistem peringatan dini, dan kesiapan keluarga sangat menentukan keselamatan.
Pengalaman bencana besar, termasuk gempa 2018, seharusnya menjadi modal sosial untuk membangun budaya siaga. Namun, ingatan kolektif bisa memudar tanpa latihan, simulasi, dan edukasi berkelanjutan. Pendekatan inklusif juga diperlukan agar kelompok rentan—penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak—tidak terabaikan.
Di sisi lain, pencegahan paling sederhana justru sering paling efektif. Menjaga saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, melindungi kawasan hutan, dan melaporkan potensi bahaya adalah bentuk mitigasi nyata. Libur panjang seharusnya tidak menjadi alasan untuk lengah terhadap tanggung jawab lingkungan.
Ulasan ini menunjukkan bahwa antisipasi bencana di NTB saat libur akhir tahun telah bergerak lebih terstruktur, meski masih menyisakan pekerjaan besar. Ke depan, kebijakan kebencanaan perlu bergeser lebih berani dari respons ke pencegahan, melalui penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan penegakan aturan lingkungan.
Libur Natal dan Tahun Baru akan selalu datang. Pertanyaannya bukan lagi apakah bencana terjadi, melainkan seberapa siap kita mengurangi dampaknya. Di titik inilah kesiapsiagaan menjadi cermin kualitas pelayanan publik dan kedewasaan kolektif masyarakat.
