Jakarta (DMS) – Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Charles menilai ada masalah dalam pengadaan itu jika memang pernah ditolak Kementerian Keuangan.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” kata Charles kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).
Charles mengatakan pengadaan motor listrik tersebut sebagai pemborosan yang serius. Dia meminta BGN berhenti melakukan bagi-bagi proyek dari program MBG.
“Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” ucapnya.
Dia meminta BGN fokus untuk memperbaiki gizi anak. Dia menganggap pembelian motor listrik mengada-ada.
“Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan,” ujar dia.
Charles menyebut Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan tersebut. Dia mengatakan anggaran negara tak boleh digunakan tanpa akuntabilitas.
“Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” ucapnya.
Pernyataan Kepala BGN
Kepala BGN Dadan Hindayana telah buka suara mengenai video viral yang menampilkan ribuan motor listrik berlogo BGN yang dinarasikan motor untuk SPPG di Jawa Barat. Dalam video viral itu terlihat deretan motor listrik berada di sebuah gudang besar. Pembuat konten mengatakan jumlah motor ada 70 ribu dan dialokasikan untuk SPPG di wilayah Jawa Barat.
Terlihat juga momen ketika belasan motor itu di atas truk. Motor itu ditempeli stiker bertulis ‘Badan Gizi Nasional Republik Indonesia’.
Dadan menjelaskan pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam siaran pers, Selasa (7/4).
Dadan menyebut motor itu hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
Dia mengatakan proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025. Dia menepis jumlah motor tersebut mencapai 70 ribu unit.
“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 riibu unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.
Purbaya Ngaku Pernah Tolak Pengadaan Motor
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga merespons video viral yang menunjukkan puluhan ribu motor listrik berlogo BGN. Purbaya mengaku belum mengetahui detail informasi tersebut dan akan mengecek lebih lanjut.
Purbaya menyebut pengajuan pengadaan motor dan komputer untuk menunjang program MBG sempat dilakukan tahun lalu. Purbaya mengaku tidak menyetujuinya dan menolak pengajuan tersebut.
“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” kata Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
Purbaya menilai anggaran untuk MBG seharusnya diprioritaskan untuk pengadaan makanan. Dia menyebut mitra MBG sudah mendulang untung sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil motor.
DMS/DC
