Jakarta (DMS) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan temuan terkait pengurangan harga pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pertemuan dengan pihak BGN beberapa waktu lalu, Setyo menyampaikan adanya informasi mengenai pengurangan nilai makanan yang diterima peserta program, yang seharusnya seharga Rp 10.000, namun hanya diterima seharga Rp 8.000.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025). Setyo mengatakan informasi mengenai pengurangan harga ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, namun ia menekankan pentingnya penanganan masalah ini secara preventif.
“Ini baru informasi, belum diverifikasi atau divalidasi. Tapi karena kegiatan ini bersifat pencegahan, kami sampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti secara tepat,” kata Setyo di Jakarta, Jumat (7/3).
Setyo berharap bahwa informasi tersebut dapat segera disikapi oleh BGN agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik temuan tersebut dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.
“Kami mengingatkan agar pengecekan dilakukan untuk mencegah masalah ini meluas. Prof. Dadan menerima baik saran kami untuk segera melakukan perbaikan,” ujar Setyo.
Selain itu, Setyo juga mengingatkan agar distribusi anggaran yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah, yang dapat merugikan kualitas makanan yang diterima oleh masyarakat.
“Jangan sampai dana yang sudah dialokasikan dengan baik di pusat, saat sampai ke daerah justru berkurang. Kami sudah menerima laporan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp 10.000, malah diterima hanya Rp 8.000. Ini harus menjadi perhatian serius karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo.
Ketua KPK tersebut juga menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Ia mendorong penggunaan teknologi dan peran lembaga independen dalam memantau pengelolaan anggaran program MBG.
“Keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi informasi sangat penting dalam menjaga transparansi pengelolaan anggaran ini, termasuk untuk efisiensi dan pencegahan penyimpangan,” tuturnya.
Sementara itu, dalam pertemuan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya meminta bimbingan dari KPK terkait pelaksanaan program MBG, mengingat anggarannya yang besar dan pelaksanaannya yang melibatkan banyak pihak.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaannya sangat masif. Kami membutuhkan bimbingan serta pendampingan dari berbagai pihak, termasuk KPK,” kata Dadan.
Dalam pertemuan itu, Dadan juga menerima arahan terkait tata kelola keuangan yang harus transparan serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pencegahan penyimpangan.DMS/DC
