Jakarta, (DMS) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta pada Jumat (21/2).
Koordinator BEM SI, Anas Rabbani, menyatakan bahwa aksi unjuk rasa akan dimulai pukul 13.00 WIB. Massa aksi akan melakukan longmarch dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju kawasan dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“Aksi Indonesia Gelap akan dimulai pukul 13.00 WIB, dari TIM menuju Istana. Aksi ini dilakukan atas nama Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari lebih dari 30 organisasi. Tuntutan aksi masih sama seperti sebelumnya,” ujar Anas kepada wartawan.
Aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap yang telah digelar di berbagai daerah sejak Senin (17/2). Tuntutan yang diusung kali ini tidak berbeda jauh dari aksi-aksi sebelumnya.
Tuntutan Massa Aksi
Beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini antara lain:
Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Transparansi status pembangunan dan penggunaan pajak rakyat.
Evaluasi besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis.
Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang dinilai bermasalah.
Penolakan terhadap dwifungsi TNI serta desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
Aksi Serupa di Surabaya
Selain di Jakarta, aksi serupa juga berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada hari yang sama. Mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil akan menggelar aksi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jawa Timur.
Koordinator lapangan aksi di Surabaya, Thanthowy Syamsuddin, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.
“Kami telah melakukan kajian terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, dan hasilnya menjadi dasar tuntutan dalam aksi ini. Tuntutan kami dilengkapi dengan data, dampak sosial-ekonomi, serta rekomendasi kebijakan,” ujar Thanthowy pada Kamis (20/2).
Selain tuntutan yang telah disuarakan sebelumnya, aksi di Surabaya juga menambahkan beberapa tuntutan, yakni:
Mendesak pengesahan RUU yang berpihak pada rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Menolak revisi UU TNI dan Polri yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi dan melemahkan demokrasi.
Menolak revisi UU Minerba dan Kejaksaan yang dinilai menguntungkan oligarki tambang serta melemahkan independensi hukum.
Mendesak evaluasi kebijakan efisiensi anggaran dan penataan ulang struktur kabinet yang dinilai terlalu gemuk.
“Tuntutan aksi Indonesia Gelap didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Gerakan ini mendesak pemerintah dan DPR agar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalurnya,” tegas Thanthowy. (DMS/CC)
