Berita Ambon – Majelis Latupati Jezirah Leihitu menggelar pertemuan bersama para raja dan kepala pemerintahan dari beberapa desa negeri untuk menyikapi perkembangan masalah keamanan di Jezirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
Ali Slamat, ketua Latupati Jezirah Leihitu, saat memberikan keterangan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai ajang silaturahmi sekaligus membicarakan berbagai hal yang menyangkut kondisi dan situasi keamanan pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Laihitu, Kecamatan Leihitu Barat, dan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Salah satu yang menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut adalah soal keamanan, mengingat saat ini telah memasuki tahun politik menjelang pemilihan umum pada tahun 2024 dan eskalasi politik akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipasi dari seluruh komponen masyarakat agar situasi keamanan di masing-masing negeri tetap aman dan terkendali.
Selain itu, terdapat kesepakatan bersama untuk meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar segera menyelesaikan ganti rugi bagi warga yang mengalami kerusakan akibat konflik yang terjadi di Waka, Hitu Lama, dan Hitu Meseng beberapa waktu lalu.
Dengan adanya kegiatan pertemuan bersama ini, banyak manfaat yang didapatkan. Diharapkan melalui silaturahmi dan diskusi bersama dengan para raja dan kepala pemerintahan, dapat mengantisipasi timbulnya gejolak keamanan di setiap desa negeri.
Pada kesempatan yang sama, Raja Negeri Larike, Hafes Mansur Lausepa, kembali mempertegas komitmen yang telah dibangun dalam pertemuan tersebut, yaitu adanya keinginan bersama untuk memastikan setiap desa negeri tetap aman dan terkendali dengan mengantisipasi berbagai hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Hal lain yang juga menjadi sorotan bersama adalah bagaimana membangun dan mengembangkan perekonomian di setiap desa negeri, yang tentunya memiliki potensi pada berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya.
Harapan juga disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten agar dapat memberikan bantuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha UMKM yang ada di setiap negeri, baik berupa modal usaha maupun bantuan peralatan kerja.
Seluruh rangkaian kegiatan pertemuan tersebut ditutup dengan pernyataan sikap bersama sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani berbagai persoalan hukum yang terjadi di Jezirah Leihitu.
Dalam pernyataan sikap tersebut terdapat beberapa poin penting yakni menjaga harmonisasi hidup orang basudara, hindari permasalahan yang berpotensi menimbulkan permusuhan yang memicu konflik hingga jatuh korban jiwa dan harta benda, Selain itu selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik, tidak terprovokasi dan terpolarisasi informasi HOAX, menyerahkan seluruh persoalan hukum ke aparat penegak hukum dan tetap menjaga situasi Kantibmas untuk suksesnya Pemilu 2024.DMS
