Masohi, Malteng (DMS) – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Alkatiri, mengimbau warga Maluku Tengah dan masyarakat Maluku pada umumnya agar tidak terprovokasi oleh isu-isu SARA yang diembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Imbauan tersebut disampaikan Alkatiri menyikapi insiden bentrokan antar kelompok pemuda di kawasan Tugu Trikora, Ambon, pada Minggu (12/01). Ia menyayangkan insiden yang mengganggu stabilitas keamanan di Maluku, yang selama ini telah berjalan kondusif.
Menurut Alkatiri, peristiwa tersebut murni kenakalan remaja dan tidak seharusnya dibawa ke ranah SARA karena hanya akan memperkeruh suasana.
Ia menekankan pentingnya menjaga harmonisasi hubungan persaudaraan dalam bingkai pela dan gandong, terutama antara komunitas Salam dan Sarane.
Sebagai anggota DPRD Maluku Tengah, Alkatiri berharap masyarakat tetap bijak dalam menyikapi permasalahan ini dan tidak membesar-besarkan hal yang terjadi agar stabilitas keamanan di Maluku tetap terjaga.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus ini.
PCNU Dukung KAMTIBMAS
PCNU Maluku Tengah berkomitmen untuk mendukung pihak kepolisian menciptakan perdamaian melalui program-program keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS). Alkatiri menyatakan PCNU siap memberikan edukasi, pemahaman, dan contoh yang baik kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar.
Kondisi Ambon Kembali Kondusif
Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan menyatakan bahwa situasi Kota Ambon kini kembali kondusif pasca-bentrokan di Tugu Trikora. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu yang dapat memecah belah persaudaraan.
Dalam rapat koordinasi Forkopimda Maluku yang digelar di Aula Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada Minggu (12/01), berbagai pihak, termasuk Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Kasdam Pattimura Brigjen TNI Nefra Firdaus, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva, serta para tokoh agama dan adat, menyepakati perlunya menjaga keamanan dan mencegah penyebaran informasi provokatif di media sosial.
Polda Maluku juga mendirikan pos pengamanan (PAM) yang melibatkan personel TNI, Polri, dan tokoh masyarakat untuk memantau situasi. Selain itu, patroli siber dilakukan secara intensif untuk menangkal penyebaran hoaks.
Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, menegaskan bahwa insiden ini bukanlah konflik agama, melainkan permasalahan antar kelompok pemuda.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparat TNI-Polri atas respons cepat mereka dalam mengendalikan situasi. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memberikan bantuan kepada korban insiden tersebut.DMS
