Jakarta – Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan pembelian beras di sejumlah ritel modern bertujuan untuk memastikan pemerataan distribusi beras guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pembatasan pembelian ini sudah diberlakukan sejak beberapa bulan lalu, bahkan sejak tahun lalu. Mengapa pembelian dibatasi hingga dua paket dengan total 10 kilogram. Hal ini bertujuan agar distribusi beras menjadi lebih merata. Dengan konsumsi beras per rumah tangga sekitar 5-10 kilogram, pembatasan ini diharapkan sudah cukup,” jelas Arief dalam keterangannya di Jakarta, pada hari Senin.
Arief juga memberikan tanggapannya terhadap pembatasan pembelian beras di ritel modern. Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk pemerataan distribusi dan ketersediaan beras.
“Pembatasan pembelian beras di ritel bertujuan untuk pemerataan distribusi,” kata Arief.
Dia mengakui bahwa pihaknya terus mempersiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP). Menurut Arief, keberadaan CPP menjadi sangat penting karena jika Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak memiliki CPP, akan berpotensi mengancam kebutuhan pangan masyarakat.
Arief menyatakan bahwa kebijakan pembatasan pembelian beras di ritel telah dimulai sejak Oktober 2023, terutama dalam rangka pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurut Arief, langkah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berbelanja dengan bijak sesuai dengan kebutuhan, serta memastikan agar tidak ada pembelian beras secara berlebihan yang melebihi kebutuhan normal.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk segera mengatasi kondisi beras di tingkat nasional. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap dinamika perubahan kondisi beras di dalam negeri, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
“Badan Pangan Nasional bersama dengan Presiden, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, serta Direktur Utama Bulog, sudah mendiskusikan kondisi beras pada pagi hari tadi di Istana. Ini merupakan upaya kami untuk merespons kondisi beras saat ini,” tambahnya.
Arief menyatakan bahwa bersama dengan semua pihak terkait di bidang pangan, pihaknya akan segera mengalokasikan beras ke berbagai lini pasar sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, sehingga masyarakat dapat kembali berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai dengan kebutuhan.
“Presiden telah memerintahkan agar semua beras dikonversikan menjadi kemasan 5 kilogram, kemudian segera didistribusikan ke pasar tradisional maupun ritel modern. Saya juga diperintahkan untuk menyelesaikan masalah stok beras di Cipinang karena terdapat kelebihan stok di sana, sementara stok di ritel modern cukup terbatas,” ungkap Arief.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo, menambahkan bahwa kebijakan pembatasan pembelian beras memang bertujuan untuk pemerataan distribusi dan hanya untuk konsumsi rumah tangga.
“Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan distribusi beras merata, khususnya untuk konsumsi rumah tangga. Ini sudah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu dan hanya untuk keperluan konsumsi rumah tangga, akan kami pantau,” ujar Pamrihadi.
Pamrihadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyalurkan 1.000 ton beras pada Selasa, 13 Februari 2024, di wilayah Jabodetabek dengan harga jual Rp13.900 per kilogram.
“Saat ini stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sekitar 34 ribu ton dengan stok minimum sebesar 30 ribu ton. Jadi, stok beras di PIBC saat ini berada di atas rata-rata normal,” tambahnya. DMS/AC
