Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk menyusun secara rinci skenario pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Anas, Presiden menginginkan koordinasi yang cepat dalam merumuskan skenario jangka pendek, menengah, dan panjang terkait pemindahan ASN. Instruksi ini diberikan dalam konteks persiapan rekrutmen 690.000 ASN dari lulusan baru, dengan 240.000 di antaranya akan ditempatkan di pusat.
“Saat ini, seleksi ASN bukan hanya untuk menyambut IKN, tetapi juga sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas. Oleh karena itu, Presiden meminta agar skenario penempatan ASN disiapkan dengan baik,” ungkap Anas setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
Anas belum dapat memberikan detail skenario pemindahan ASN ke IKN, karena masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh kementerian dan lembaga negara. Namun, ia menegaskan bahwa perhitungan harus mempertimbangkan kebutuhan ASN dari seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pertimbangan terkait talenta dan kompetensi.
Rencananya, pemerintah akan memindahkan 3.245 ASN ke IKN pada tahap pertama, yang dijadwalkan berlangsung dari Juli hingga November 2024. ASN tersebut berasal dari 37 kementerian/lembaga, dengan 1.740 hunian di IKN yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
Anas menegaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hanya sekadar relokasi fisik, melainkan juga transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga diminta untuk mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.
Pemindahan ASN ke IKN dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Selain itu, pemindahan ini dijadikan momentum untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. DMS/Ac
