Solok (DMS) – Sebanyak lebih dari 1.000 keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos) karena merasa kondisi ekonomi mereka telah membaik dan tidak lagi layak menerima bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadhanur, di Solok, Jumat, mengatakan keputusan tersebut merupakan inisiatif para keluarga penerima manfaat sendiri setelah menilai mereka sudah mampu dan mandiri secara ekonomi.
“Beberapa waktu lalu, Dinas Sosial bersama BPS Kabupaten Solok telah merapikan data penerima bansos di Kabupaten Solok dan terdata lebih kurang 1.000 keluarga yang mengundurkan diri sebagai penerima,” katanya.
Menurut dia, capaian tersebut menjadikan Kabupaten Solok sebagai daerah dengan jumlah pengunduran diri penerima bansos tertinggi di tingkat nasional.
Desmalia menjelaskan, meningkatnya kesadaran ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong fenomena tersebut. Selain itu, kebijakan pemasangan label pada rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos juga dinilai turut mendorong transparansi serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Labelisasi rumah penerima bansos dilakukan sebagai langkah pemerintah daerah dalam merapikan data dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Solok mulai memasang label penerima bantuan sosial pada Kamis (23/4), dengan tahap awal dilakukan di Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Solok, di Kecamatan Kubung terdapat sekitar 1.700 rumah penerima bansos. Sementara khusus di Nagari Kotobaru, tercatat sebanyak 435 rumah yang masuk data penerima dan akan dipasangi label.
Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan pemasangan label keluarga penerima manfaat merupakan bentuk transparansi pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial.
“Hal ini menjadi bukti kepada masyarakat untuk kesesuaian sasaran penerima bantuan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para koordinator penerima bansos agar melakukan pendataan secara cermat dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Kita tentu berkeinginan membantu seluruh masyarakat, namun dengan keterbatasan yang ada saat ini, maka masyarakat miskin dan kurang mampu harus menjadi prioritas utama,” katanya.
