Berita Maluku, Ambon – Anggota Komisi I DPRD Maluku Michiel Tasaney berharap ide Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah untuk membentuk Badan Pengelola Konflik (BPK) tingkat desa, khususnya untuk wilayah Kecamatan Pulau Haruku, dapat menjadi efektif untuk mencegah konflik antarwarga desa yang bertetangga sejak dini.
“Kami melihat ide Penjabat Bupati Maluku Tengah untuk membentuk BPK ini cukup positif karena merangkul setiap personel yang masuk dalam kategori akar rumput karena dipilih dari beberapa desa di Kecamatan Pulau Haruku yang sering terlibat konflik,” kata Michiel Tasaney di Ambon, Rabu (26/4/2023).
Menurut dia, akar rumput yang berasal dari kalangan pemuda atau tokoh masyarakat dan tokoh agama bisa diajak atau dirangkul langsung oleh pemerintah daerah untuk membantu mencegah konflik secara terbuka ketika awal permasalahan mulai muncul.
Apalagi jika mereka difasilitasi oleh pemerintah daerah, kebijakan ini membuat warga merasakan adanya perhatian serius dari pemerintah yang tidak menginginkan adanya konflik yang menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy, mengatakan akan membentuk BPK tingkat desa yang sering terlibat konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku.
Banyak daerah di Pulau Seram, Pulau Haruku dan sebagian Pulau Ambon yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tengah sering terjadi konflik sosial antar warga desa tetangga yang menimbulkan gangguan kamtibmas.
Kondisi ini dapat dilihat di daerah Tamilouw, Dusun Ori, Negeri Pelauw dan Kariuw hingga ke daerah Leihitu di Pulau Ambon dan sebagian besar disebabkan oleh masalah perbatasan. (Antara-DMS)
