Jakarta (DMS) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menangani aduan pelaku usaha secara serius melalui sidang kedua hambatan investasi (debottlenecking). Ia mengimbau pengusaha tidak ragu melaporkan kendala yang dihadapi saat berbisnis di Indonesia.
“Kami sedang memperbaiki iklim investasi secara serius. Pelapor jangan takut menyampaikan masalah yang dihadapi,” ujar Purbaya usai sidang debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1).
Dalam sidang tersebut, dua aduan pengusaha dibahas. Aduan pertama disampaikan Indonesian National Shipowners Association (INSA) terkait penerapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Purbaya menyebut Kementerian Perhubungan akan memperbaiki aturan terkait dan melaporkan perkembangannya dalam satu hingga dua minggu ke depan.
Aduan kedua berasal dari CV Sumber Pangan mengenai perbedaan klasifikasi kode HS untuk PIR Sandwich Panel, material konstruksi modern yang diimpor perusahaan.
Hingga 26 Januari 2026 pukul 11.00 WIB, kanal pengaduan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) telah menerima 63 laporan. Dari jumlah tersebut, 52 laporan masih dalam proses, empat telah selesai (tiga di antaranya dalam tahap pemantauan), dan tujuh dikembalikan untuk perbaikan.
Isu yang dilaporkan mencakup perizinan usaha, pembiayaan, energi dan ketenagalistrikan, penegakan hukum nonperadilan (termasuk premanisme dan pungli), perpajakan dan kepabeanan, dukungan fiskal, impor-ekspor dan logistik, tata ruang, hingga sektor perindustrian.
Purbaya menegaskan setiap keputusan rapat akan dimonitor secara ketat agar benar-benar dijalankan. Ia juga menyebut pemerintah akan mempercepat penanganan kasus-kasus besar yang berdampak signifikan pada perekonomian, sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi.
DMS/AC
