Proyek IPAL 2024 di Saparua Mandek, Masyarakat Minta Penjelasan

Saparua, Maluku Tengah (DMS) – Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang dibangun pada tahun 2024 di Kecamatan Saparua dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp650 juta dilaporkan hingga kini belum dapat difungsikan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terlebih pada tahun 2025 kembali dibangun proyek IPAL serupa dengan nilai anggaran yang lebih besar.

Kepala Puskesmas Saparua, Johon, mengungkapkan bahwa proyek IPAL komunal tahun 2024 tersebut hingga saat ini dalam kondisi mandek dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

“IPAL yang dibangun tahun 2024 sampai sekarang belum bisa difungsikan. Padahal anggarannya cukup besar dan seharusnya sudah memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkap Johon.

Ia juga mempertanyakan kebijakan pembangunan dua proyek IPAL dalam waktu yang berdekatan, sementara proyek sebelumnya belum menunjukkan hasil yang jelas.

“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa dibangun lagi IPAL baru pada tahun 2025, sementara IPAL tahun 2024 belum berfungsi sama sekali,” ujarnya.

Johon menegaskan bahwa pihak Puskesmas hanya berperan sebagai pengguna fasilitas dan tidak terlibat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek tersebut.

“Kami hanya sebagai pengguna. Kami tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek, sehingga tidak mengetahui secara detail proses pengerjaannya,” tegasnya.

Pantauan wartawan di Kecamatan Saparua menunjukkan bahwa proyek IPAL tahun 2024 diduga dikerjakan tidak maksimal dan terkesan asal-asalan. Hal ini terlihat berbeda dengan proyek IPAL tahun 2025 yang tampak lebih rapi dan saat ini sudah dimanfaatkan.

Kondisi tersebut memicu reaksi masyarakat yang mendesak adanya kejelasan dan pengusutan terhadap proyek IPAL tahun 2024.

“Kami minta pemerintah dan pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” ujar salah satu warga Saparua.

Masyarakat berharap pihak berwenang dapat melakukan evaluasi menyeluruh serta membuka transparansi anggaran, agar kejadian serupa tidak terulang dan dana negara benar-benar memberikan manfaat bagi publik.DMS