Ambon, Maluku (DMS) — Aliansi Mahasiswa Pulau Buru kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku, Selasa (19/5/2026). Massa aksi menyuarakan tuntutan terkait tata kelola tambang emas Gunung Botak serta persoalan pembangunan infrastruktur di Pulau Buru.
Aksi sempat diwarnai ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan saat massa mencoba masuk ke halaman kantor gubernur untuk bertemu dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Aparat kepolisian bersama Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang utama membentuk barikade guna menahan laju massa aksi.
Situasi sempat memanas ketika demonstran membakar ban di depan gerbang kantor gubernur. Namun aparat keamanan bersama koordinator lapangan berupaya menjaga kondisi tetap terkendali sehingga aksi dapat terus berlangsung.
Massa kemudian melanjutkan orasi secara bergantian menggunakan mobil komando di depan pintu gerbang kantor gubernur.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Pulau Buru meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Satgas PKH membuka secara transparan proses penutupan tambang emas Gunung Botak.
Massa menilai kebijakan penertiban tambang tidak boleh mengorbankan ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang selama ini bergantung pada aktivitas tambang.
Selain itu, demonstran juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap peredaran bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri di kawasan tambang.
Mereka turut mempertanyakan dugaan aktivitas penambangan ilegal yang melibatkan warga negara asing di kawasan Gunung Botak.
Tidak hanya isu pertambangan, massa aksi juga menuntut perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Pulau Buru, khususnya akses jalan dan fasilitas publik di Kecamatan Batabual yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku.
DMS
