Berita Maluku, Ambon – Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Maluku (GRM) kembali melakukan aksi demo dengan mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, terkait persoalan dugaan mark up pembelian lampu jalan oleh kurang lebih 82 kepala desa yang ada di kabupaten Buru.
Koordinator aksi Marwan Titaheluw saat diwawancarai Tim DMS Media Group menjelaskan, kedatangan mereka untuk kedua kalinya guna memastikan tuntutan mereka yang dilakukan pertama kali (Selasa 21/01) telah ditindaklanjuti.
Menurutnya kuat dugaan pembelian lampu jalan yang dilakukan oleh ke 82 kepala desa tersebut merugikan keuangan negara.
Sebab disinyalir barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga di pasaran, per unitnya mencapai harga Rp. 20an juta dan jika dikalikan dengan total desa sebanyak 82 desa, maka ditaksir kerugian negara mencapai angka Rp.2 miliar.
“Kalau dihitung ada 80 desa yang terlibat dalam pengadaan lampu jalan yang harganya Rp.28 juta per satu lampu, maka sudah pasti 80 desa menghabiskan anggaran yang berasal dari ADD” ungkap Marwan Titaheluw.
Sementara itu Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipemkum) Kejaksaan Tinggi Maluku, Sammy Sapulette usai menerima beberapa perwakilan para pendemo di ruang kerjanya mengatakan, laporan yang diberikan oleh aliansi GRM ini adalah salah satu kasus yang sementara ditangani oleh pihak kepolisian daerah Maluku.
Oleh karena itu Sapulette menyarankan agar permasalahan ini seharusnya dapat ditanyakan langsung ke pihak penyidik.
“Penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Buru ini, sedang ditangani oleh penyidik Kepolisian Daerah Maluku, sehingga sebaiknya ditanyakan kesana, karena kita bukan pihak yang menangani kasus ini” ujar Sammy Sapulette. Berita Maluku radiodms.com
