Namlea, Pulau Buru (DMS) – Nyali aparat penegak hukum di Pulau Buru kembali diuji. Mereka diminta bertindak tegas tanpa kompromi untuk menutup seluruh aktivitas pertambangan emas ilegal di Gunung Botak dan sejumlah titik lainnya di Pulau Buru. Publik menunggu sikap nyata pemerintah provinsi dan kabupaten, meskipun gelombang penolakan dari sebagian masyarakat terus terjadi.
Pemerintah Provinsi Maluku resmi memulai langkah besar melalui Kick Off Meeting dan Apel Gelar Pasukan yang digelar serentak secara hybrid di Kantor Gubernur Maluku dan Kantor Bupati Buru, Jumat (1/12/2025). Kegiatan dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, sebagai tanda dimulainya operasi penertiban tambang emas ilegal di wilayah tersebut.
Lewat Asisten I Pemprov Maluku, Djalaludin Salampessy yang mewakili Gubernur Maluku menegaskan operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 1 Desember 2025. Aparat gabungan TNI, Polri, dan sejumlah instansi terkait diterjunkan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal dihentikan.
“Kami tidak akan kompromi. Seluruh kegiatan pertambangan ilegal harus dihentikan demi hukum dan keselamatan masyarakat,” tegas Salampessy.
Di lapangan, respons masyarakat terbelah. Sebagian menolak penutupan tambang dengan berbagai aksi protes, namun tidak sedikit pula warga yang memberikan dukungan penuh.
Salah satu warga Desa Waelata, Amir Latupono, mengatakan bahwa penutupan tambang merupakan langkah penting untuk menyelamatkan lingkungan.
“Gunung Botak sudah semakin rusak. Kalau dibiarkan, anak cucu kita tidak akan punya apa-apa lagi,” ujarnya.
Namun warga lainnya, terutama yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang, meminta pemerintah mempertimbangkan solusi ekonomi bagi mereka.
“Kami bukan menolak aturan, tapi kalau tambang ditutup tanpa solusi, bagaimana kami makan?” keluh seorang penambang yang enggan disebutkan namanya.
Meski demikian, dukungan terhadap operasi penertiban tetap menguat. Sejumlah tokoh masyarakat Pulau Buru juga menyerukan agar aparat tidak gentar menghadapi tekanan kelompok tertentu.
“Keberanian aparat menentukan masa depan Pulau Buru. Lingkungan ini harus dijaga. Kalau tidak dihentikan sekarang, kerusakannya akan semakin parah,” kata tokoh masyarakat lokal, Harun Lesnussa.
Dengan operasi besar yang telah berjalan, publik kini menunggu hasil nyata dari komitmen pemerintah dan aparat dalam memberantas tambang emas ilegal yang telah lama menjadi persoalan serius di daerah tersebut.DMS
