Jakarta (DMS) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus ditopang oleh pendataan kerusakan yang rinci, akurat, dan berbasis by name by address. Hal ini menjadi kunci utama pemulihan wilayah terdampak, termasuk Sumatera Barat yang dilanda banjir bandang dengan dampak signifikan.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pendataan multisektoral tersebut sangat penting sebagai dasar perencanaan program pemulihan sekaligus penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Selasa (13/1).
“Ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk di Sumatera Barat, berjalan efektif, terukur, dan terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.
Sebagai Wakil Ketua II Satgas, Suharyanto menyebutkan selama masa tanggap darurat tidak terdapat penambahan korban jiwa. Namun hingga kini masih tercatat 72 orang hilang dan 10.854 warga mengungsi. Seluruh kabupaten dan kota terdampak telah memasuki fase transisi dari darurat ke pemulihan.
“Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” katanya.
Akses jalan nasional secara umum telah kembali terhubung, meski beberapa ruas seperti Padang Panjang–Sicincin masih bersifat terbatas. Penyesuaian kebutuhan alat berat juga terus dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
Dalam rapat tersebut juga disepakati penyusunan dokumen teknis, seperti Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), perlu melibatkan konsultan dan akademisi guna menjamin kualitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain itu, pembaruan data pembangunan hunian sementara, hunian tetap, serta Dana Tunggu Hunian perlu dilakukan secara dinamis. Kendala utama yang masih dihadapi antara lain keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di sejumlah wilayah, sehingga memerlukan validasi lanjutan termasuk penetapan zona aman bencana.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat melalui kerja satgas yang solid, terkoordinasi, dan berbasis skala prioritas sesuai kebutuhan daerah.
DMS/AC
