Berita Malteng, Masohi – Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, menyarankan sejumlah pihak yang kontra atau tidak setuju dengan pelantikan Jacobus Maatoke sebagai Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Negeri Haruru untuk menempuh jalur hukum.
Hal ini disampaikan Bupati Tuasikal Abua saat menerima perwakilan warga Haruru yang menolak pelantikan Jacobus Maatoke sebagai Raja Negeri Haruru, karena mereka menilai sarat kepentingan dan cacat hukum.
Pertemuan mediasi berlangsung di Pandopo Bupati, Rabu (02/03) siang, turut didampingi Sekretatus Daerah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kapolres setempat.
Dalam upaya mediasi itu, Bupati meluruskan persoalan kepada perwakilan warga bahwa seluruh proses pentahapan hingga pelantikan telah sesuai prosedur atau undang-undang maupun peraturan negeri hingga peratutan daerah yang berlaku.
Berbagai hal disepakati dalam pertemuan mediasi itu, bahkan Bupati maupun Kapolres menyarankan agar pihak yang menolak pelantikan, menempuh jalur hukum baik melalui Kepolisian maupun melalui PTUN.
Bupati Tuasikal Abua kepada sejumlah media menyatakan, penetapan Jacobus Maatoke sebagai Raja Negeri Haruru melalui proses yang demokrasi sehingga diakukan pelantikan. Namun jika ada pihak-pihak yang tidak menyetujui dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.
Bupati dua periode itu juga mengingatkan kepada Jacobus Maatoke untuk merangkul warga yang sempat kontra dengan dia.
Menyikapi insiden pemalangan jalan yang dilakukan warga Haruru, Tuasikal menyarankan agar kedepanya hal tersebut tidak boleh lagi terjadi, bahkan di negeri dan desa lain karena dampaknya menggangu ketertiban masyarakat.
Senada dengan Bupati Kapolres Maluku Tengah AKBP Ghafur juga, meminta masyarakat Negeri Haruru untuk senatiasa menjaga situasi dam keamanan di negeri itu tetap aman dan kondusif, tidak melampiaskan kekesalan dengan cara-cara yang tidak humanis. Apalagi sampai melakukan aksi penutupan jalan, karena menggangu kelancaran warga yang akan melakukan aktifitas di Kota Masohi maupun sebaliknya.
Kapolres juga menyarankan pihak-pihak yang tidak setuju agar menempuh jalur hukum baik dugaan pelanggaran pidana maupun pelanggaran hukum secara administratif tentunya harus didukung dengan bukti yang falid.
Kapolrews juga menghimbau warga Maluku Tengah untuk senantiasa menjaga stabilitas keamanan di daerah itu agar tetap kondusif tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan orang lain.
Diketahui, walaupun mendapat penolakan dan protes sebagian Warga Negeri Haruru dengan melakukan aksi penutupan jalan utama menuju Kota Masohi, pelantikan Jacobus Maatoke sebagai Raja Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, bersama lima Kepala Pemerintah Negeri lainya tetap berlangsung di Baileo Ir. Soekarno Kota Masohi, Rabu 2 Maret 2022.
Aksi penutupan jalan oleh warga Haruru sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pelantikan Jacobus Maatoke, karena dinilai penuh rekayasa dan sarat kepentingan
Akibat aksi penutupan jalan tersebut membuat akses menuju Kota Masohi maupun sebaliknya ke beberapa wilayah ke Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi terhambat. Beruntung aksi tersebut tidak berlangsung lama. DMS
