Berita Ekonomi, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku seringkali ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak senang ketika dirinya mengungkapkan ada dana pemda mengendap di bank. Meski begitu, ia tetap meminta pemda untuk memaksimalkan belanjanya.
“Kalau saya sampaikan dana pemda di perbankannya tinggi, kadang-kadang ada yang enggak seneng juga. ‘Ibu saya belum bayar, tapi duitnya itu pasti terbelanjakan’. Yah saya sabar menunggu,” ujarnya dalam acara Seremoni Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR 2022, Rabu (7/12/2022).
Menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir Oktober 2022 dana pemda di bank tercatat sebesar Rp 278,83 triliun, naik Rp 54,89 triliun atau 24,5 persen dibandingkan September 2022, juga tumbuh 22,94 persen dibandingkan Oktober 2021.
Maka dari itu, Sri Mulyani mendorong pemda untuk membelanjakan APBD-nya.
“Namun, saya tidak mendorong untuk dibelanjakan habis asal habis, tidak juga,” katanya.
Menkeu Sri Mulyani mengakui, membelanjakan anggaran negara memang bukan perkara mudah, sebab pengeluaran yang dilakukan tidak bersifat personal. Belanja memerlukan perencanaan sebelum kemudian dieksekusi dengan baik.
Khususnya pada belanja modal untuk pembangunan fisik akan menghadapi banyak tantangan, mulai dari perencanaan, studi kelayakan, persoalan teknis, hingga persoalan lingkungan.
“Tidak hanya sekadar minta anggaran, kemudian melakukan bidding (lelang), procurement (pengadaan), kontraktor jalan, baru nanti lihatnya bulan Desember, enggak. Harus dilihat terus. Ini lah yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kalau eksekusinya bagus maka hasil pembangunan itu akan juga bagus,” jelasnya.
Sri Mulyani pun memperkirakan sampai akhir Desember 2022, dana pemda yang tersimpan di bank tidak akan terpakai seluruhnya. Menurutnya, akan ada sisa dari anggaran di dalam APBD yang tidak terbelanjakan yakni sekitar Rp100 triliun.
“Tapi nanti akhir tahun memang tetap ada sih yang mengendap sekitar Rp100 triliun, yang ternyata memang tidak tergunakan,” kata dia.
Adapun pada tahun ini alokasi belanja pemda sebesar Rp1.196 triliun, namun realisasinya baru mencapai Rp818 triliun atau 68,2 persen dari pagu. Secara pola, belanja akan meningkat di akhir tahun, namun realisasinya tidak semua terbelanjakan, seperti di 2021 realisasi belanja pemda hanya mencapai 93 persen. DMS
