Berita Maluku, Ambon – Demo aktifis mahasiswa “Save Kilmury” di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (23/06) ternoda dengan insiden Bakupukul antara pendemo dan Satpol-PP Pemprov Maluku .
Demonstrasi awalnya berjalan lancar berubah saling dorong, namun itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian aksi terlihat mulai memanas, saat peserta demo memaksa masuk ke halaman kantor Gubernur, namun upaya menerobos dihadang anggota Satpol PP dan staf Kesbangpol Pemprov Maluku.
Meskipun mendapat pengamanan dari Polisi, puncaknya keributan dan saling bakupukul tidak bisa dielakan. Aksi adu jotos pendemo dan mahasiswa mengakibatkan satu peserta demo dan satu anggota Satpol PP mengalami lecet dibagian wajah.
Polisi yang mengawal jalanya aksi, langsung melerai kedua kubu dan mengamankan salah satu peserta aksi ke Kantor Polsek Sirimau
Sebelumnya puluhan mahasiswa dan Pelajar yang tergabung dalam Save Kilmury, menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku, menyuarakan minimnya infrastrukur di Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Dalam aksinya, para pendemo memintah Pemerintah Daerah memperhatikan infrastruktur di 14 desa serta 23 dusun di kecamatan itu. Mereka menyebutkan sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, Kilmury sangat minim Infrastruktur, baik listrik, jalan, telekomunikasi termasuk pendidikan dan kesehatan.
Mohdar Foty dalam orasinya menyebutkan, warga Kecamatan Kelmury belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan antara lain akses jalan, listrik, dan kesehatan. Bahkan ibu hamil pun sering meninggal lantaran minimnya akses kesehatan.
Foty juga menagih janji Gubernur Maluku Murad Ismail, saat berkunjung di Kilmury pertengahan Desember 2020. Saat itu Gubernur berjanji akan berlaku adil terhadap persoalan pembangunan di Maluku lebih khusus pembangunan di Kilmury.
Foty meminta Gubernur Maluku, tidak menebar janji demi pencitraan semata, tetapi merealisasikan janji itu melalui regulasi dan eksekusi pembangunan di Kilmury, karena selama ini masyarakat di daerah itu sangat terisolir dan jauh tertinggal di banding Kecamatan lainnya di Maluku.
“Fungsi regulasi yang dilakukan itu harus mengarah pada masyarakat yang ada di Kilmury. Aksi ini sudah sering kami lakukan dari tahun 2016 sampai dengan hari ini, namun belum ada realisasi nyata dari Pemerintah Provinsi Maluku,”katanya
Koordinator Demo Yasir Kwairumahratu menyampaikan hal yang sama, bahkan disebutkan mayoritas warga Kilmury seperti hidup dijaman penjajah, karena tidak ada listrik, jalan lintas, dermaga kapal, akses telekomunikasi, sarana pendidikan dan kesehatan yang layak.
“Saat ini Kilmury butuh akses jalan, penerangan dan telekomunikas, belum lagi infrastukrtur pendidikan dan kesehatan. Kalau ada masyarakat yang sakit atau ibu hamil harus menggunakan ketintiting yang menjadi satu-satunya alat transportasi melewati laut dari desa menuju Puskesmas yang ada di desa lain untuk mendapat pelayanan kesehatan. ini sangat beresiko tinggi untuk keselamatan warga,” Kata Yasir
Yasir juga mengungkapkan kekecewaan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail juga Pemerintah Daerah ketika saat itu masih dipimpin mantan Gubernur Said Assagaff, karena tidak memperhatiakn kebutuhan pembangunan di daerah itu.
“Kondisi pembangunan di Kilmury, sudah kami sampaikan pada masa Gubernur Said Assagaff, begitu juga kepada Gubernur Murad Ismail, namun sampai hari tak satu pun mendapatkan respons pemerintah. Beta mau tanya apakah Kilmury mau dijadikan sebagai laboraturium kemiskinan Maluku”.tandas Yasir.(DMS)
