Ambon (DMS) – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon, Jhon Slarmanat, menginstruksikan kepada operator dan pendamping desa atau kelurahan di lima kecamatan untuk mempercepat penginputan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari target 96 ribu penerima PBI-JK, saat ini baru tercatat 75 ribu peserta di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG), sehingga masih tersisa sekitar 22 ribu orang yang harus diinput.
Slarmanat menyatakan bahwa data yang belum terdaftar perlu diverifikasi ulang karena terdapat keluarga miskin yang belum tercakup dalam DTKS. Oleh karena itu, peran penting SIKS-NG diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan data penerima PBI-JK.
Pemerintah Kota Ambon terus mempercepat penginputan data usulan peserta PBI-JK untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC).
Pemkot Ambon melibatkan operator SIKS-NG di tingkat desa dan kelurahan untuk memverifikasi, memvalidasi, serta menginput data baru agar sejalan dengan DTKS.
Menurut Slarmanat, verifikasi dan validasi DTKS diperlukan agar data terpadu di Kota Ambon semakin akurat dan tepat guna. Ia berharap operator desa dan kelurahan segera melengkapi data yang tersisa, sehingga kekurangan 22 ribu peserta dapat segera diinput ke SIKS-NG. Dengan demikian, bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, mendukung pengentasan kemiskinan di Kota Ambon.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat kunjungan ke Ambon (3/10) meminta pemerintah daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera merampungkan pendataan calon peserta PBI-JK. Kuota PBI-JK yang diberikan pemerintah sebanyak 9,7 juta jiwa secara nasional, namun masih ada beberapa daerah yang belum melengkapi data.
Kementerian Sosial mencatat bahwa Kota Ambon masih memiliki sisa kuota data sebanyak 22.296 jiwa, sementara Provinsi Maluku memiliki sisa 267.631 jiwa dari total kuota 866.329 jiwa.
Mensos mengingatkan agar setiap daerah memastikan data yang diinput benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong miskin, sehingga jaminan kesehatan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.DMS
