Jakarta (DMS) – Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai rencana kebijakan work from home (WFH) yang tengah disiapkan pemerintah perlu dikaji secara komprehensif, terutama sebagai respons atas eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.
Khozin menegaskan bahwa penerapan WFH harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari efektivitas layanan publik, efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), hingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) itu, pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 pada 2020–2021 dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan serupa ke depan.
Ia menekankan bahwa kebijakan WFH perlu disusun berdasarkan data konkret di lapangan, mencakup aspek demografi, efektivitas pelaksanaan, serta kondisi ekonomi masyarakat di tiap daerah.
Khozin juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya bertumpu pada satu indikator. Ia mencontohkan, penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM.
Karena itu, ia menyarankan agar kebijakan WFH diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, dan Surabaya, serta kota-kota besar lainnya.
Selain itu, Khozin menilai kondisi saat ini menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk membenahi dan mengembangkan sistem transportasi publik yang lebih efektif dan efisien.
Ia berpendapat, optimalisasi penggunaan transportasi umum oleh aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi polusi udara.
“Pemerintah daerah perlu menghadirkan transportasi umum yang nyaman dan aman agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Selain hemat BBM, langkah ini juga mendukung kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa WFH sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak global.
Ia menjelaskan, skema tersebut dirancang dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.
Airlangga menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3) sore.
