Masohi, Maluku Tengah (DMS) – DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar pertemuan tertutup bersama para dokter spesialis RSUD Masohi guna membahas berbagai persoalan serius yang mencuat terkait menurunnya mutu layanan rumah sakit tersebut.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Senin (23/6), dipimpin Ketua DPRD Malteng Herry Men Carl Haurissa dan Wakil Ketua Arman Mualo. Sebanyak 14 dokter spesialis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Maluku Tengah turut hadir dalam pertemuan itu.
Ketua DPRD Herry Haurissa menjelaskan, forum ini digelar untuk menyerap langsung masukan dari tenaga medis guna menemukan solusi atas persoalan layanan kesehatan di RSUD Masohi.
“Ini bagian dari tanggung jawab DPRD sebagai representasi rakyat. Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Masohi berjalan maksimal dan masyarakat merasa aman serta nyaman ketika berobat,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi yang kuat antara manajemen rumah sakit, tenaga medis, dan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala layanan, termasuk keluhan masyarakat terkait minimnya ketersediaan obat-obatan.
Sebelumnya, Komisi I DPRD juga telah memanggil manajemen RSUD untuk mendapatkan klarifikasi terkait berbagai aduan masyarakat.
Ketua IDI Malteng, dr. Amrollah Latupono, menyatakan dalam rapat tersebut para dokter menyampaikan sejumlah isu yang selama ini ramai dibicarakan publik, khususnya di media sosial, termasuk soal keterbatasan obat dan seringnya pasien dirujuk keluar daerah karena keterbatasan fasilitas.
“Dokter ingin RSUD Masohi tetap maju. Kami berkomitmen membantu peningkatan mutu layanan agar pasien bisa tertangani di sini, tanpa perlu dirujuk ke luar hanya karena kendala yang sebenarnya bisa diatasi,” ujar Amrollah.
Ia menambahkan, pengadaan obat-obatan bergantung pada ketersediaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Para dokter, kata dia, tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan obat secara langsung.
Masalah kelangkaan obat di RSUD Masohi sebelumnya juga dibahas dalam rapat antara Komisi IV DPRD Malteng dan pihak rumah sakit pada 16 Juni lalu.
Komisi IV menilai perhatian pemerintah daerah terhadap rumah sakit rujukan regional tersebut masih sangat minim.
Dukungan anggaran dan sarana pelayanan masih jauh dari memadai. olehnya itu Komisi mendesak Pemda segera mengambil langkah konkret untuk menangani masalah ini.
Komisi IV juga menyoroti sistem klaim yang masih dilakukan secara manual, padahal digitalisasi layanan sangat diperlukan demi efisiensi dan transparansi pengelolaan.
Direktur RSUD Masohi, Anang Rumuar, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa rumah sakit saat ini menanggung utang sekitar Rp4 miliar. Ia menyebut proses pengadaan obat melalui sistem e katalog dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), sementara RSUD hanya sebagai pengguna.
Kondisi itu menyebabkan pasien kerap diminta membeli obat dari luar rumah sakit, bahkan biaya penggantian yang dijanjikan tak kunjung dibayar hingga bertahun-tahun.
Tidak hanya itu, kekurangan alat medis penunjang, termasuk sarung tangan medis, juga mengganggu pelayanan di sejumlah poliklinik dan unit gawat darurat.
RSUD Masohi sebelumnya dikenal sebagai rumah sakit dengan predikat paripurna dalam akreditasi nasional. Namun kini, krisis logistik medis dan sistem manajemen layanan yang belum optimal menjadi sorotan publik.
DPRD menegaskan akan mendorong Pemkab Malteng untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk evaluasi sistem pengadaan dan penguatan anggaran, demi memulihkan kembali mutu layanan RSUD Masohi.DMS
