Jakarta (DMS) – Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah signifikan untuk mengakhiri “kondisi yang sangat memprihatinkan” di Gaza dan memenuhi beberapa syarat lainnya, kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pada Selasa (29/07).
“Tujuan kami tetap sama: Israel yang aman, berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat,” ujar Starmer dalam pernyataannya dari Downing Street.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah Inggris sebenarnya sudah lama berniat mengakui negara Palestina “sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian demi memberikan dampak maksimal bagi solusi dua negara,” yang menurutnya “kini sedang terancam.”
“Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian ini, saya mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kondisi yang memprihatinkan di Gaza,” tegas Starmer.
Starmer: Krisis kemanusiaan ini butuh solusi jangka panjang
Starmer juga menyerukan agar Israel “menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.”
Ini termasuk “mengizinkan PBB untuk kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menegaskan bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” lanjutnya.
Ia juga kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran dan menguasai Jalur Gaza.
“Pesan kami kepada teroris Hamas tetap tegas dan tidak berubah: mereka harus segera membebaskan semua sandera, menyetujui gencatan senjata, melucuti senjata mereka, dan tidak terlibat dalam pemerintahan Gaza,” ujar Starmer.
Di tengah kekhawatiran besar akan kelaparan massal di Gaza, Starmer menyerukan agar lebih banyak bantuan dapat menjangkau rakyat Palestina di wilayah tersebut.
“Kita perlu memastikan sedikitnya 500 truk masuk ke Gaza setiap hari. Namun, pada akhirnya satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang,” jelasnya.
PM Inggris ini juga menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai “gencatan senjata yang sangat penting.”
“Gencatan senjata itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang sedang kami kembangkan bersama mitra-mitra internasional kami,” tambahnya.
Sama seperti AS, Uni Eropa dan Israel, Inggris telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Jika Hamas nantinya tetap terlibat dalam pemerintahan, hal ini dapat mempersulit upaya pengakuan kenegaraan Palestina.
Israel: Inggris telah ‘memberi hadiah’ pada Hamas
Pernyataan Starmer ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September.
Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat selama beberapa minggu terakhir, mulai dari desakan untuk mengakhiri kampanye militer hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Desakan ini juga diiringi dengan peringatan dari kelompok bantuan serta PBB mengenai ancaman kelaparan di Jalur Gaza.
Sejauh ini, Israel justru meremehkan atau bahkan menolak klaim tentang kelaparan massal tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan Starmer “memberi hadiah pada terorisme keji Hamas dan menghukum para korbannya”
“Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK,” tulis Netanyahu dalam unggahan di platform X.
Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak pernyataan Starmer tersebut dengan mengatakan bahwa Inggris “menyusul langkah Prancis dan tekanan politik dalam negeri, merupakan hadiah bagi Hamas dan merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta kerangka kerja pembebasan para sandera.”DMS/DC
