Wamena (DMS) – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pascakonflik perang suku yang terjadi di wilayah tersebut.
Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri RI, Theophilus Lukas Ayomi, dan diterima oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayawijaya, Lekius Yikwa, di Kantor Bupati Jayawijaya.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Wamena, Selasa, Theophilus mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan pelaksanaan di lapangan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
“Kami atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten Jayawijaya yang dipimpin oleh Wamendagri, hari ini menyerahkan bantuan untuk penanganan korban konflik sosial yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran,” kata Theophilus.
Ia menjelaskan, Kemendagri juga akan memberikan dukungan lanjutan kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui asistensi dalam penyiapan administrasi untuk proses penanganan pascakonflik.
“Selanjutnya, kami akan membantu pemerintah daerah melalui asistensi dalam penyiapan administrasi untuk penanganan berikutnya,” ujarnya.
Bantuan yang disalurkan meliputi berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, seperti beras, minyak goreng, mi instan, sarden, hingga popok bayi.
Menurut Theophilus, seluruh bantuan tersebut diperuntukkan bagi para korban dan pengungsi yang saat ini masih berada di sejumlah lokasi penampungan di wilayah Jayawijaya.
“Seluruh bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban dan pengungsi yang saat ini masih berada di sejumlah lokasi penampungan,” katanya.
Ia menambahkan, jumlah total bantuan yang disalurkan masih dalam proses pendataan oleh tim Kemendagri karena pengadaan dilakukan langsung di lapangan atas arahan Wamendagri Ribka Haluk.
“Pemerintah daerah nantinya melaporkan jumlah bantuan yang telah diberikan, karena pengadaan dilakukan langsung di lapangan. Tim kami akan mencatat dan melakukan verifikasi terhadap total bantuan tersebut,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam penanganan korban konflik, pemulihan kondisi sosial masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar kembali kondusif.
